Sempat Terlibat Jual Beli Pulau, Foto Bupati Penajam Paser Utara Jadi Olok-olok, Kini Bikin Anak SBY Tanggung Malu

Dari berbagai sumber, pembangunan rumah jabatan Bupati PPU itu berada di jalan pesisir pantai Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam. Bangunan fisik rumah sudah rampung 100 persen namun masih ada pembangunan fasilitas penunjang lainnya.

Baca Juga: Disentil Bupati Banjarnegara Pakai Foto Jalan Rusak, Ganjar Pranowo Angkat Bicara Usai Anak Buahnya Meringkuk di Sel Tehanan KPK

Instagram

Abdul Gafur Mas'ud pernah menjadi sorotan lantaran pembangunan rumah dinas Rp 34 miliar. Proyek itu juga sempat menjadi perhatian KPK.

Informasi mengenai proyek pembangunan rumah jabatan Bupati PPU ini sebelumnya dilansir dari Antara, Senin (23/8/2021). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro menjelaskan, pembangunan rumah itu masih membutuhkan tambahan anggaran. Tambahan anggaran dibutuhkan untuk beberapa pengerjaan lanjutan seperti pagar hingga 'dermaga'.

"Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu, seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujarnya.

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud menargetkan pembangunan rumah dinas itu dan fasilitas penunjang lainnya rampung 100 persen di tahun ini.

"Kalau saya sih harus rampung tahun ini, saya mewajibkan rampung tahun ini," kata Gafur saat dihubungi, Senin (23/8/2021).

Dia mengatakan selama ini pimpinan daerah di PPU belum mempunyai rumah dinas. Gafur lantas membandingkannya dengan daerah-daerah lain.

"Kabupaten Penajam Paser Utara itu tidak punya rumah dinas, beda dengan kabupaten lain. Kabupaten lain itu punya semua, kabupaten Kubar, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan. Kalau Balikpapan oke lah ya karena kota tua, Samarinda kota tua tapi yang baru-baru itu sudah punya rumah dinas semua. Kabupaten Penajam Paser Utara itu sudah 20 tahun nggak punya rumah dinas, jadi kita membuat rumah dinas," ujar dia.

Proyek tersebut kemudian menuai kritik karena dikerjakan di tengah pandemi Corona. KPK meminta Abdul Gafur memberikan update rutin soal proyek tersebut.

Baca Juga: Foto Tampang Mantan Satpam Pemotret Bendera HTi di KPK Ramai Dibahas, Ternyata Anggota Gerakan Pemuda yang Terlibat Misi Pengamanan

"KPK berharap Pemkab PPU menjalankan prinsip keterbukaan dan transparansi. Secara rutin memberikan update kepada publik terkait pembangunan rumah dinas, perkantoran terpadu, fasilitas pendukung serta pembangunan kota pesisir terpadu di Kelurahan Sungai Parit & Nipah-Nipah," kata Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK, Wahyudi, dalam rapat monitoring dan evaluasi yang digelar secara virtual, Kamis (9/9).