Sempat Terlibat Jual Beli Pulau, Foto Bupati Penajam Paser Utara Jadi Olok-olok, Kini Bikin Anak SBY Tanggung Malu

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Kamis, 13 Januari 2022 | 12:43

Abdul Gafur Mas'ud pernah menjadi sorotan lantaran pembangunan rumah dinas Rp 34 miliar. Proyek itu juga sempat menjadi perhatian KPK.

Fotokita.net - Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud diamankan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). KPK menyatakan OTT itu terkait dugaan suap.

Kepada awak media yang meminta konfirmasi terkait kabar penangkapan itu, Plt Jubir KPK Ali Fikri sudah memberikan keterangan. "Benar, informasi yang kami peroleh, Rabu (12/1/2022) sore hari, tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh salah satu kepala daerah di provinsi Kaltim," kata Ali Fikri, Kamis (13/1/2022).

Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kasus dugaan suap tersebut. Dia menyebut para pihak tersebut masih diperiksa KPK. "Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," ucapnya.

Pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.

Kabar penangkapan Abdul Gafur Mas'ud segera menyebar luas di media sosial. Bupati muda dari wilayah calon Ibu Kota Negara baru itu terlihat aktif di Instagram. Beberapa hari lalu, Abdul Gafur sempat mengunggah konten yang membahas rasa syukur.

Dalam unggahan terakhir sebelum diamankan, Abdul Gafur menyitir lirik dari karya musik dari Son of Litnerd feat Ecko Show yang berjudul "Bersyukur". Salah satu lirik yang digarisbawahi, "harta tak dibawa mati, jadi janganlah tergiur."

Sontak unggahan Abdul Gafur menjadi olok-olok netizen. Maklum, netizen sudah gerak cepat menggeruduk akun Instagram milik Bupati Penajam Paser Utara yang sudah mendapatkan verifikasi berupa tanda centang biru.

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud terjaring OTT KPK itu berulang kali menjadi sorotan netizen. Foto sang bupati juga sempat jadi bahan olok-olok. Pemicunya, ada sejumlah kontroversi yang dibuat Abdul Gafur sebelum kena OTT KPK.

Pada Juni 2020, nama Abdul Gafur Mas'ud jadi perbincangan karena disebut-sebut dalam kasus dugaan jual-beli Pulau Malamber.

Polisi mengatakan transaksi jual-beli pulau itu terjadi pada Februari 2020. Dari keterangan warga yang menjual pulau, yaitu seorang warga bernama Raja, duit uang muka diserahkan oleh Bupati Penajam Paser Abdul Gafur Mas'ud.

"Transaksinya itu terjadi sejak bulan Februari 2020. Menurut keterangan (penjual) Raja (sebelumnya ditulis Rajab, red), transaksinya itu dilakukan di Balikpapan, walaupun itu dibantah oleh Pak Bupati, ya terserah mau dibantah atau mau diapa, ini kan keterangan si penjual," kata Kasat Reskrim Polres Mamuju AKP Syamsuriansyah saat dihubungi, Senin (22/6).

Polisi pun akan memanggil Abdul Gafur untuk meminta penjelasan terkait kasus ini. Pria yang akrab disapa AGM ini pun mengatakan siap memenuhi panggilan tersebut.

"Lawyer kami sudah siap. Disiapkan saja datanya, kemungkinan saya menuntut balik," ujar Abdul Gafur saat dihubungi detikcom, Senin (22/6/2020).

"Nanti kalau mau bicara hukum, saya akan menggunakan hak jawab saya. Dan mungkin juga saya akan mengusut tuntas maksud dan tujuan ini sebenarnya apa? Boleh saja sah-sah saja. Nanti kalau mau ke jalur hukum saya akan bicara hukum," ujar Abdul Gafur.

Berdasarkan keterangan Raja, kata Syamsuriansyah, di kuitansi, yang bertanda tangan seorang lelaki bernama Sahalu. Namun yang menyerahkan uang merupakan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.

"Memang di dalam proses transaksi jual beli, di kuitansi itu, bukan Bupati Pak Gafur-nya yang tanda tangan, yang bertanda tangan adalah lelaki, Sahalu. Menurut keterangan Raja, yang menyerahkan uangnya itu Pak Gafur-nya sendiri, walaupun yang tanda tangan di situ adalah Sahalu. Ini kan keterangan dia," ujarnya.

Bupati Penajam Paser Abdul Gafur Mas'ud, yang dimintai keterangan soal jual-beli pulau ini, memang tak tegas menepis kabar bahwa dia pembeli pulau. Namun dia juga tak tegas membenarkan kabar itu.

"Kalau mau dijual saya beli, he-he-he.... Tapi itu pulau punya keluarga saya. Sudah lama sebelum Indonesia merdeka. Dari kakek-nenek kita dulu. Kebetulan saya orang tua saya orang Mandar, Sulawesi Barat, saya cucu dari KH Muhammad Husain (Puang Kali Malunda) hanya saya bingung diisukan demikian," kata Abdul Gafur saat ditanya benarkah dia pembeli Pulau Malamber, Jumat (19/6/2020).

Abdul Gafur pernah menjadi sorotan lantaran pembangunan rumah dinas Rp 34 miliar. Proyek itu juga sempat menjadi perhatian KPK.

Dari berbagai sumber, pembangunan rumah jabatan Bupati PPU itu berada di jalan pesisir pantai Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam. Bangunan fisik rumah sudah rampung 100 persen namun masih ada pembangunan fasilitas penunjang lainnya.

Informasi mengenai proyek pembangunan rumah jabatan Bupati PPU ini sebelumnya dilansir dari Antara, Senin (23/8/2021). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro menjelaskan, pembangunan rumah itu masih membutuhkan tambahan anggaran. Tambahan anggaran dibutuhkan untuk beberapa pengerjaan lanjutan seperti pagar hingga 'dermaga'.

"Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu, seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujarnya.

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud menargetkan pembangunan rumah dinas itu dan fasilitas penunjang lainnya rampung 100 persen di tahun ini.

"Kalau saya sih harus rampung tahun ini, saya mewajibkan rampung tahun ini," kata Gafur saat dihubungi, Senin (23/8/2021).

Dia mengatakan selama ini pimpinan daerah di PPU belum mempunyai rumah dinas. Gafur lantas membandingkannya dengan daerah-daerah lain.

"Kabupaten Penajam Paser Utara itu tidak punya rumah dinas, beda dengan kabupaten lain. Kabupaten lain itu punya semua, kabupaten Kubar, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan. Kalau Balikpapan oke lah ya karena kota tua, Samarinda kota tua tapi yang baru-baru itu sudah punya rumah dinas semua. Kabupaten Penajam Paser Utara itu sudah 20 tahun nggak punya rumah dinas, jadi kita membuat rumah dinas," ujar dia.

Proyek tersebut kemudian menuai kritik karena dikerjakan di tengah pandemi Corona. KPK meminta Abdul Gafur memberikan update rutin soal proyek tersebut.

"KPK berharap Pemkab PPU menjalankan prinsip keterbukaan dan transparansi. Secara rutin memberikan update kepada publik terkait pembangunan rumah dinas, perkantoran terpadu, fasilitas pendukung serta pembangunan kota pesisir terpadu di Kelurahan Sungai Parit & Nipah-Nipah," kata Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK, Wahyudi, dalam rapat monitoring dan evaluasi yang digelar secara virtual, Kamis (9/9).

Beberapa waktu lalu, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) menegaskan tak lagi terlibat dalam penanganan Corona (COVID-19). Pasalnya, dia merasa pihaknya justru tersudutkan.

"Tahun ini, bulan enam, saya menyatakan akan menarik diri untuk mengurusi yang namanya Corona. Mulai dari pengadaan dan penanganan serta lain-lain," kata Bupati Abdul Gafur kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).

Dia mengatakan kegiatan penanganan Corona yang dia lakukan justru menimbulkan masalah. Menurutnya, pengadaan yang dilakukan Pemkab Penajam Paser Utara justru disorot.

"Kami mengadakan chamber, namun justru jadi masalah. Padahal itu pengadaan Maret 2020. Pada saat itu, harga masker saja dari harga Rp 50 ribu per boks jadi Rp 500 ribu, bahkan jutaan rupiah. Waktu itu kondisi pembatasan, masih kurang perkapalan dan pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemi," ujarnya.

Akibat sorotan terhadap keuangan pengadaan ini, dia merasa kesal. Padahal, menurutnya, saat ini kondisinya kejadian luar biasa.

"Keppres Tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa. Kalau KLB (kejadian luar biasa), itu seperti perang apa pun dilakukan. Jadi, saya selaku bupati diperiksa dan dipermasalahkan. Bahkan kepala dinas kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti," tuturnya.

"Oleh sebab itu, saya menyatakan, mau itu statusnya hitam atau ungu, saya akan menarik diri. Karena saya tidak mau selaku setiap tindakan penangan COVID-19 justru menjadikan bupati diperiksa dan dipermasalahkan," lanjutnya.

Pernyataan Abdul Gafur tersebut menuai kritik keras dari berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Dia meminta Kementerian Dalam Negeri memberi sanksi tegas terhadap Abdul Gafur.

"Apabila ada kepala daerah tidak menjalankan fungsi penanganan pandemi COVID-19 ini, Mendagri bisa mengambil tindakan tegas kepada kepala daerah yang bersangkutan," jelasnya.

Sebelum menjadi Bupati, Abdul Gafur dikenal sebagai seorang pengusaha. Berikut ini profilnya.

Abdul Gafur lahir pada 7 Desember 1987 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dia merupakan anak ke-8 dari pasangan H Mas'ud dan Syarifah Ruwaidah Alqadri. Masa kecilnya dihabiskan di Kampung Baru, Balikpapan Barat. Dia juga merupakan cucu dari KH Muhammad Husain (Puang Kali Malunda).

Dia bersekolah di SD 09 Margasari Balikpapan, lalu melanjutkan ke MTs Negeri 1 Balikpapan, dan menempa ilmu agamanya di Darunnajah Islamic Boarding School Ulujami Jakarta. Pendidikan menengah atasnya ditempuh di SMA Muhammadiyah 1 Samarinda dan melanjutkan ke STIE APRIN Palembang mengambil S1 Jurusan Ekonomi. Kemudian melanjutkan pendidikannya dengan menempuh jenjang S2 di Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.

Abdul Gafur lantas menikah dengan dara cantik bernama Risna yang berasal dari Jenebora, Kabupaten Penajam Paser Utara. Kini pasangan ini telah dikaruniai enam orang anak.

Abdul Gafur juga pernah tercatat pengusaha pendiri PT Petro Perkasa Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan. Selain itu, pria yang punya hobi olahraga golf dan balap mobil ini pernah aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), yakni sebagai Ketua BPC Hipmi Balikpapan Periode dan Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi Pusat Indonesia. Tak hanya di bidang kewirausahaan, dia juga pernah menjadi Ketua Lemhanas Angkatan 4, Bendahara Umum PMI Balikpapan dan Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Mineral KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.

Dia pun kemudian terjun ke politik dengan bergabung dengan Partai Demokrat. Di Demokrat, dia menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan. Hingga akhirnya, pada 2018 dia terpilih sebagai Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2018-2023 dengan didampingi Hamdam.

Namun, kini dia sudah tidak aktif lagi menjadi pengusaha karena fokus menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Dia mengaku rutin menyisihkan gajinya untuk kebutuhan anak yatim dan orang kurang mampu.

Kini, Bupati Penajam Paser Utara membuat anak Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudyohono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono menanggung malu. Sebagai kader Partai Demokrat, Abdul Gafur sudah mencoreng nama partai.

Partai Demokrat (PD) prihatin terhadap Bupati Penajam Paser Utara yang terjaring dalam OTT KPK. Demokrat menyesalkan penangkapan kadernya itu, karena terjadi di tengah upaya mereka membangun transparansi dan integritas berpolitik.

"Sangat prihatin dan sangat menyesalkan kejadian ini. Di saat kami semua terus membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan zona integritas yang baik dalam aktualisasi politik, kejadian ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan kita semua," kata Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat Didik Mukrianto dalam keterangannya, Kamis (13/1/2022).

Didik menekankan Demokrat tentu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Demokrat, sebut Didik, tidak akan menoleransi tindakan-tindakan koruptif.

"Secara prinsip kami sangat mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kami tidak akan pernah menoleransi tindakan-tindakan koruptif dalam segala bentuk. Menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi harapan dan keinginan kita semua," tegas Didik.

(*)

1 2 3 ... 6 Show All

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Baca Lainnya