Kabar Tempat Sembunyi Politikus PDI Perjuangan yang Jadi Buronan KPK Kian Santer, 2 Anak Buah SBY Ini Bakal Segera Geruduk Markas Polisi Ini: Sudah Makin Gemas?

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Jumat, 31 Januari 2020 | 16:30

Kecewa KPK Tangkap Kader PDIP, Megawati: KPK Itu Saya Yang Buat Loh!

Fotokita.net - Peneliti Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan, menilai, kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku menjadi ujian berat bagi Pimpinan KPK Jilid V dan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 untuk membuktikan pemberantasan korupsi tidak melemah. Pasalnya, mencari dan menangkap Harun semestinya tidak sulit bagi KPK dengan sepak terjang baik selama ini.

”Kejadian-kejadian ini menunjukkan kasus Harun tidaklah sederhana. Harun dalam kasus ini bukanlah sebagai individu, tetapi menyangkut partai yang kini berkuasa, yakni PDI-P, sehingga ada tembok politik dalam membongkar kasus ini,” kata Adnan.

Harun, kata Adnan, meski tidak memiliki posisi penting dalam partai dan bukan elite politik yang berpengaruh, Harun adalah pelaku kunci dalam kasus dugaan penyuapan bekas anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Keterangan Harun akan menimbulkan gejolak karena dapat membongkar siapa saja yang terlibat.

Dalam kasus ini, Harun, yang merupakan caleg PDI-P dari dapil Sumatera Selatan I, diduga diupayakan untuk menjadi pengganti caleg terpilih, Nazarudin Kiemas, yang meninggal.

Padahal, dalam rapat pleno KPU, seharusnya Riezky Aprilia yang menggantikan karena memperoleh 44.402 suara, jauh di atas Harun yang hanya mendapat 5.878 suara.

Stadion PTIK, yang berada dalam kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta Selatan dapat diakses oleh publik secara bebas.

PDI-P diduga mengajukan permohonan fatwa MA dan kemudian mengirimkan surat berisi penetapan caleg kepada KPU. Meminta agar Harun yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR pergantian antarwaktu.

Otoritas tidak sadar bahwa kejutan-kejutan tersebut mendegradasi kepercayaan publik, baik pada KPK, Kemenkumham, maupun negara. Presiden Joko Widodo yang berulang kali menyampaikan janjinya memberantas korupsi, tidak pandang bulu pada siapa pun yang terlibat korupsi, juga bisa ikut terdampak.

Peristiwa menghilangnya calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku, dalam tiga pekan terakhir telah membuat nama kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, naik daun.

Konon, di fasilitas milik Kepolisian Negara RI itu jejak Harun diketahui terakhir kali oleh penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi, 8 Januari.

Di antara kawasan milik kepolisian yang ada di Indonesia, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) merupakan kompleks yang paling terbuka untuk publik.

Gedung kepolisian yang berada di Jalan Tirtayasa Nomor 6 itu memiliki sejumlah fasilitas, seperti Auditorium Mutiara, Stadion Olahraga PTIK, Rektorium Prof Djokosoetono, kantor Komisi Kepolisian Nasional, Masjid Darul Ilmi, gedung perkuliahan, rumah dinas pejabat utama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, dan asrama polisi.

Harun Masiku, caleg PDI Perjuangan yang kini jadi buronan KPK.

Ketika memasuki kompleks itu melalui pintu masuk utama, patung Prof Djokosoetono setinggi 3 meter akan menyambut.

Dengan menggunakan setelan toga dan menggenggam buku di tangan kanan, patung itu merupakan bentuk penghargaan Polri terhadap dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1950-1062) itu sebagai salah seorang penggagas lembaga PTIK pada 1954.

Di awal pembentukannya, PTIK berlokasi di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, kampus PTIK berpindah ke kawasan Pasar Jumat, Jakarta Selatan, pada 1963. Terakhir, PTIK dipindahkan ke lokasi saat ini sejak 1971.

Di sisi utara patung itu terdapat Gedung Rektorium Prof Djokosoetono, lalu di sisi selatannya terdapat Auditorium Mutiara, dan di sisi timur patung terdapat Stadion Olahraga PTIK.

Berbeda dengan gedung kepolisian yang tertutup, dua fasilitas utama di PTIK, yaitu Auditorium Mutiara dan Stadion Olahraga PTIK, bisa disewa oleh publik.

Selain untuk acara besar kepolisian, misalnya rapat pimpinan Polri hingga seminar bertema kepolisian, Auditorium Mutiara bisa disewa untuk acara pernikahan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

Di sejumlah situs wedding organizer, Auditorium Mutiara menjadi salah satu gedung yang ditawarkan kepada para calon mempelai. Auditorium itu cukup mewah dengan jumlah kapasitas 1.500 orang, memiliki dua bagian toilet di sisi utara dan selatan gedung, terdapat dua layar proyektor besar, dan balkon di lantai dua gedung.

Selain itu, terdapat pula Stadion Olahraga PTIK yang bisa diakses oleh publik. Sejak 4 Mei 2018, stadion itu digunakan oleh Bhayangkara FC, tim sepak bola milik Polri, sebagai tempat pertandingan laga kandang di Liga 1 dan tempat latihan.

Setiap pertandingan Bhayangkara FC selalu dihadiri para pendukung tim itu yang dinamakan Bharamania.

Meskipun hanya memiliki kapasitas penonton sekitar 3.000 orang, stadion itu pernah menjadi lokasi pertandingan internasional antara Indonesia U23 melawan Thailand U2 pada 31 Mei 2018.

Masyarakat umum bisa pula menikmati rumput Stadion Olahraga PTIK yang bisa disewa untuk pertandingan ekshibisi. Dengan catatan, stadion itu sedang tidak dalam perawatan.

Suasana laga Bhayangkara FC kontra Persib pada lanjutan Liga 1 2019 di Stadion PTIK, Jakarta Selatan, 23 Oktober 2019.

Tak hanya dua fasilitas itu, Masjid Darul Ilmi juga terbuka untuk publik. Tidak jarang pengendara ojek daring atau pengemudi taksi terlihat melaksanakan salat Dzuhur dan Ashar berjemaah di masjid itu.

Setiap pekan, tepatnya hari Selasa, juga sering dilaksanakan kajian ba’da (selepas) shalat Dzuhur berjemaah yang dilakukan oleh penceramah terkemuka di Jakarta.

Awal 2018, salah satu sudut gedung di kompleks PTIK juga dicat ulang dengan atribut dan maskot Asian Games 2018. Pasalnya, gedung itu menjadi Sekretariat Chef de Mission Asian Games 2018 yang dipimpin oleh Wakil Kepala Polri ketika itu, Komisaris Jenderal (Purn) Syafruddin.

Ketika ditanya terkait informasi adanya pemeriksaan terhadap penyelidik KPK yang hendak melakukan penangkapan terhadap Harun di PTIK, 8 Januari lalu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Azis mengungkapkan, pihaknya memperketat pengamanan PTIK sejak 8 Januari petang karena hendak ada kegiatan olahraga pagi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, 9 Januari pagi.

”Sejak (8 Januari) malam, kawasan PTIK kami sterilkan sehingga kalaupun ketemu penyelidik KPK, kami tidak tahu sedang ada proses apa di dalam (kompleks PTIK). Itu yang saya tahu dan dilaporkan oleh Gubernur PTIK serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri,” kata Idham.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Argo Yuwono menambahkan, sebagai bagian fasilitas kepolisian, kompleks PTIK tetap menerapkan prosedur pengamanan yang berlaku untuk seluruh kompleks milik Polri.

Ketika ada acara pejabat utama negara, lanjutnya, pengamanan di kompleks PTIK akan semakin diperketat.

Berdasarkan pengamatan Kompas dalam dua tahun terakhir, kondisi pengamanan di PTIK sedikit berbeda dengan Markas Besar Polri atau Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Di kedua markas kepolisian itu, pemeriksaan ketat dilakukan jika publik ingin masuk kawasan itu dan adanya pasukan pelayanan markas (yanma) Polri yang menjaga di luar pintu masuk dengan senjata laras panjang.

Sementara di PTIK, yang merupakan kompleks pendidikan Polri, pemandangan pasukan Yanma tidak terlihat. Hanya di acara besar kepolisian pasukan Yanma ditugaskan untuk memperketat pengawasan kompleks itu.

Di pintu masuk utama PTIK terdapat dua pos penjagaan yang hanya dijaga oleh dua petugas satuan pengamanan (satpam) yang bukan personel kepolisian. Mereka bertugas menanyakan keperluan setiap orang yang ingin memasuki kawasan itu.

Satu-satunya penjagaan ketat yang terlihat di kompleks PTIK hanya terdapat di depan rumah dinas pejabat utama Lemdiklat Polri. Sejumlah pasukan Brimob yang berseragam lengkap dengan rompi antipeluru dan sebuah kendaraan taktis selalu bersiaga di pintu masuk kawasan rumah dinas itu.

Namun, untuk memasuki rumah dinas itu tidak bisa melalui pintu masuk utama PTIK. Terdapat jalur khusus untuk akses ke kawasan yang berada di Jalan Tirtayasa VII itu. Sebanyak 11 rumah berada di kompleks rumah dinas itu.

Jadi, apakah benar Harun sempat bersembunyi di salah satu gedung di kompleks PTIK? Andi Arief dan Rachland Nashidik, politisi Partai Demokrat, bahkan berencana ke PTIK, pekan depan, jika Polri dan KPK belum mengungkap secara jelas keberadaan Harun Masiku di PTIK.

Atas desakan itu, Idham menekankan, dirinya tidak mengetahui adanya keberadaan Harun di kawasan Korps Bhayangkara itu.

Oleh karena itu, penangkapan terhadap Harun menjadi satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran terkait keberadaan dirinya di PTIK.

Jika peristiwa itu tidak terungkap, mendiang Prof Djokosoetono mungkin akan bersedih karena kompleks PTIK telah disalahgunakan oleh segelintir oknum untuk keperluan di luar pendidikan personel kepolisian.

Kejutan terbaru mengenai Harun disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Ali Fikri. KPK akhirnya mengakui bahwa Harun berada di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saat tim dari lembaga antirasuah tersebut melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Pada saat jumpa pers KPK, OTT disebut dilakukan pada 8-9 Januari.

”Memang (Harun) ada di sekitar Kebayoran Lama, kemudian tempat tinggal juga di Kebayoran Lama, PTIK juga di Kebayoran Lama. Teman-teman (tim penyidik KPK) kemudian ke sana melakukan serangkaian kegiatan, bagian dari penangkapan OTT yang mengamankan delapan orang. Namun, tidak berhasil menangkap saat itu karena kehilangan yang bersangkutan (Harun),” kata Ali.

Artinya, KPK sesungguhnya mengetahui bahwa Harun sebenarnya sudah kembali ke Tanah Air. Anehnya, pada 21 Januari, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan Harun berada di luar negeri. (Kompas.id)

1 2 3 ... 5 Show All