Follow Us

Gubernur Papua Blak-blakan Tolak Label Teroris untuk KKB, Sosok Mantan Presiden Indonesia Ini Makin Dirindukan, Caranya Bongkar Akar Masalah Bumi Mutiara Hitam Tak Tergantikan

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Sabtu, 01 Mei 2021 | 19:07
Peringatan 100 Hari Gus Dur --- Mahasiswa asal Papua  mengikuti karnaval budaya untuk memperingati 100 hari meninggalnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Jalan Malioboro Yogyakarta, Sabtu (10/4). Dalam karnaval budaya yang dimotori oleh Kaum Muda Nahdlatul Ulama Yogyakarta tersebut ditampilkan atra
Kompas Jogja

Peringatan 100 Hari Gus Dur --- Mahasiswa asal Papua mengikuti karnaval budaya untuk memperingati 100 hari meninggalnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Jalan Malioboro Yogyakarta, Sabtu (10/4). Dalam karnaval budaya yang dimotori oleh Kaum Muda Nahdlatul Ulama Yogyakarta tersebut ditampilkan atra

Fotokita.net - Pemerintah pusat telah menetapkan label teroris untuk KKB Papua. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, langkah itu diambil berlandaskan Undang-undang Terorisme. Sebagai konsekuensinya, Mahfud memerintahkan aparat keamanan turun tangan.

Dia menyebut Polri dan TNI jadi pihak yang berwenang menangani KKB usai label teroris.

Baca Juga: Geram Jenderal Kopassus Gugur Ditembak Lekagak Telenggen, TNI AD Terjunkan Pasukan Setan untuk Tumpas KKB Papua, Ini Kehebatannya

"Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur," tutur Mahfud pada jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Sontak pengumuman itu mengundang beragam reaksi. Salah satunya datang dari Gubernur Papua Lukas Enembe.

Secara terang-terangan, Lukas Enembe menyampaikan pendapat berbeda dengan pemerintah pusat soal penyematan label teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Baca Juga: KKB Papua Makin Ketar-ketir, Denjaka Tak Masuk Bumi Cendrawasih, TNI Malah Kirim Pasukan Setan yang Kemampuannya Bisa Bikin OPM Kocar-kacir

Lukas meminta pemerintah pusat mengubah pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dia berharap pemerintah juga menggunakan cara-cara yang humanis.

"Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru," kata Lukas lewat keterangan tertulis, Kamis (29/4/2021).

Pendapat itu berbeda dengan keputusan pemerintah pusat. Pemerintah telah menetapkan KKB di Papua sebagai teroris.

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Baca Lainnya

Latest