
Pengusaha Tong Djoe rupanya menjadi inspirasi Akidi Tio untuk menyumbangkan hartanya bagi kaum tak berpunya.
Gedung ini juga menjadi saksi dia membantu finansial para perwira tinggi TNI dan pemimpin politik Indonesia.
"Dari gedung ini juga, saya ikut merapatkan hubungan bilateral dan bisnis antara Indonesia-Singapura. Ketika tentara Indonesia sudah siap menyerang Singapura awal tahun 1970-an, saya juga yang bantu menyelesaikannya. Setelah baik, saya membawa para pengusaha Singapura ke Indonesia," katanya.
"Saya menjual gedung ini untuk mendanai normalisasi hubungan Indonesia-RRC atas permintaan Presiden (waktu itu) Soeharto langsung. Juga normalisasi hubungan bilateral Singapura-RRC," tambah dia.
"Suatu hari Jaksa Agung Singapura datang ke saya sebelum berkunjung ke Xianmen, China. Dia minta bantuan saya. Saya bilang lho kok datang ke saya bukan ke perwakilan China. Saat itu, Singapura belum ada hubungan diplomatik dengan RRC. Mereka bilang datang ke saya karena percaya bisa membantu. Akhirnya, saya bantu dan mereka bisa masuk Xianmen dan kini hubungan Singapura-RRC sangat baik," katanya.
Selain itu, konglomerat dan bekas tokoh PNI itu juga banyak membantu finansial para pejabat Indonesia dan militer serta keluarganya.
Atas perjuangan Tong Djoe dan segala upayanya dalam membantu Indonesia, sejak perang kemerdekaan hingga masa pembangunan ekonomi, Presiden Habibie atas nama Republik Indonesia memberikan Penghargaan Bintang Jasa Pratama kepada taipan ini, 25 Agustus 1998, diserahkan langsung oleh Menlu Ali Alatas di Gedung Deplu Pejambon, Jakarta.

Pengusaha Tong Djoe rupanya menjadi inspirasi Akidi Tio untuk menyumbangkan hartanya bagi kaum tak berpunya.
Tong Djoe yang hingga akhir hayatnya tetap WNI dan telah beberapa kali menolak tawaran menjadi warga Singapura itu ikut berjasa dalam membangun ekonomi Singapura karena yang pertama kali membangun pergudangan modern. Merintis hubungan baik Indonesia-RRC dan Singapura-RRC dengan uang sendiri.
Pada tahun 2009,Tong Djoe mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus sengketa hukum di Singapura yang dinilai telah mempermalukan Indonesia, China, dan Singapura.