PPKM Darurat Diperpanjang Sampai Akhir Juli? Luhut: Saya Mohon Kerja Sama Seluruh Masyarakat

Fotokita.net - PPKM Darurat diperpanjang sampai akhir Juli? Pertanyaan ini ada di benak publik Tanah Air yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pun memohon kerja sama seluruh masyarakat.

PPKM atau Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat terus mengalami perubahan oleh pemerintah. Sebelumnya, sempat muncul kabar dari beberapa menteri yang menyebutkan PPKM Darurat diperpanjang sampai akhir Juli.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka pada Jumat (16/7/2021).

Dalam pengantarnya, Jokowi memberikan beberapa arahan seperti vaksinasi sampai efektivitas penyekatan pada PPKM darurat. Adapun poin penutup yang disampaikan Presiden adalah apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak?

"Ini pertanyaan masyarakat sekarang ini ada satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM Darurat ini akan diperpanjang tidak?" ujar Jokowi.

Jokowi memberikan pesan apabila diperpanjang harus diperhatikan sampai kapan kebijakan ini dilanjutkan. "Ini betul sensitif, harus diputuskan dengan pemikiran jernih, jangan sampai keliru," pesan Jokowi.

Baca Juga: Kerap Pajang Foto Bareng Cewek Cantik, Ulah Hotman Paris Kali Ini Bikin Netizen Terhibur di Tengah PPKM Darurat

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli 2021.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Covid-19 di Yogyakarta.

"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir seperti dilansir Antara.

Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko.

Adapun, risiko itu termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.

Bantuan sosial, menurut Muhadjir tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Akan tetapi, bantuan itu gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya.

Baca Juga: Nekat Terobos PPKM Darurat, Ribuan Orang Datangi Peternakan Ini Demi Foto Bareng Sapi Terkecil di Dunia

Asprilla Dwi Adha/Antara FOTO

Pengendara motor memadati jalur alternatif di perbatasan Depok, Jawa Barat dengan Jakarta pada hari kerja pertama di masa PPKM Darurat, Senin (5/7/2021).⁣

"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan Pak Rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," kata Muhadjir.

Sebagai informasi, PPKM darurat diberlakukan untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau Covid-19. Awalnya, PPKM diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali.

Kemudian PPKM Darurat diperluas ke 15 daerah di luar Jawa-Bali, meliputi kabupaten kota di sejumlah provinsi. Terdiri dari Kota Tanjung Pinang dan Batam (Kepulauan Riau), Kota Singkawang dan Pontianak (Kalimantan Barat), Kota Padang Panjang dan Bukittinggi (Sumatera Barat).

Lalu, Kota Bandar Lampung (Lampung), Kota Manokwari dan Sorong (Papua Barat), Kota Bontang, Balikpapan, Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), Kota Padang (Sumatera Barat), Mataram (NTB), dan Kota Medan (Sumatera Utara).

Presiden Jokowi mengatakan, PPKM Darurat akan membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat dari aturan-aturan sebelumnya.

Sebagai koordinator pelaksana kebijakan ini, Jokowi telah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

Baca Juga: PPKM Adalah Singkatan Apa? Berikut Aturan yang Direvisi Pemerintah

Luhut Binsar Panjaitan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya PPKM Darurat, belum optimal.

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).

Luhut berjanji bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dalam PPKM Darurat. "Saya dengan jajaran akan terus bekerka keras untuk menuunkan varian delta ini dan menyalurkan seluruh Bansos kepada masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus Covid-19 di Indonesia semakin meroket di tengah penerapan PPKM Darurat. Bahkan pasien positif bertambah lebih dari 57.000 dalam sehari. Selain itu, kasus kematian juga semakin meningkat dan kasus aktif juga naik.

Hingga H-2 berakhirnya PPKM Darurat, Pemerintah belum memutuskan apakah kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat ini akan diperpanjang atau tidak

"Saat ini kami evaluasi PPKM darurat dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden dan dalam 2-3 hari ke depan kita akan mengumumkan secara resmi "ujar Luhut.

Baca Juga: Disentil Dokter Tirta, Foto Gubernur Wahidin di Instagram Dinkes Banten, Netizen: Ya Allah Ngakak!

Luhut menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan publik PPKM diperpanjang sampai tanggal berapa, ada dua indikator yang menjadi penilaian pemerintah dalam memutuskan kebijakan PPKM Darurat diperpanjang atau tidak.

Pertama, yakni angka penambahan kasus Covid-19 dan yang kedua adalah ingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR).

"Beberapa relaksasasi bisa dilakukan jika indikator penambahan kasus konfirmasi dan bed occupancy ratio-nya semakin baik," kata dia.

Kendati demikian, lanjutnya, penurunan mobilitas tersebut tidak serta-merta tercerminkan dalam penurunan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 harian, lantaran ada masa inkubasi penularan virus sekitar 14-21 hari. Terlebih varian Delta memiliki tingkat penularan 7 kali lebih tinggi dari varian sebelumnya.

"Hasil penelitian dari berbagai institusi dibutuhkan waktu kurang lebih 14-21 hari untuk kemudian penambahan kasus ini mulai rata dan menurun. Hal itu sangat mungkin terjadi jika kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM ini," ungkap Luhut.

Sementara solusi yang bersifat permanen dari penanganan pandemi adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity).

"Oleh karena itu saya mohon dengan sangat kerja sama dari seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan tambahan selama periode PPKM ini. Serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah," tandas Luhut.

Baca Juga: Nyesal Baru Tahu, Ternyata 6 Jenis Tanaman Herbal Ini Ampuh Tangkal Virus Corona, Ini Fotonya

(*)