Follow Us

Sebar Deklarasi Pemerintahan Papua Barat Hingga Disorot Media Asing, Simak Profil Benny Wenda Petinggi OPM yang Puji Presiden RI Ke-4 Karena Alasan Ini

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Rabu, 02 Desember 2020 | 13:07
Benny Wenda menjadi pembicara di TEDxSydney bersama Jennifer Robinson pada 2013 silam
YouTube TEDxSydney

Benny Wenda menjadi pembicara di TEDxSydney bersama Jennifer Robinson pada 2013 silam

Fotokita.net - Sebar deklarasi pemerintahan Papua Barat hingga disorot media asing, simak profil Benny Wenda petinggi OPM yang puji Presiden Ri ke-4 karena alasan ini.

Pada momentum peringatan HUT OPM 1 Desember, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan, sejak hari ini pihaknya menyatakan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua (menyangkut Papua dan Papua Barat).

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara.

Baca Juga: Pantas KKB Papua Makin Beringas, Berikut Anggota TNI yang Dijatuhi Hukuman Penjara Seumur Hidup Karena Jual Senjata ke Kelompok Separatis

Bahkan, sejumlah media asing menyoroti deklarasi sepihak oleh ULMWP tersebut.

"Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” kata Wenda melalui siaran pers berbahasa Ingris yang dilihat di laman resmi ULMWP, Rabu (2/12/2020).

Benny juga menegaskan, sejak saat dideklarasikan, pihaknya tidak akan tunduk kepada pemerintahan Indonesia.

Baca Juga: Dipilih Jadi Anak Buah Jenderal Andika Perkasa, Wanita Papua Ini Ditinggal Pergi Sang Ibu Sejak Kecil, Punya Prestasi Tak Sembarangan,

Dalam keterangan pers disebutkan, pengumuman tersebut menandai intensifikasi perjuangan melawan pemerintahan Indonesia di wilayah tersebut, yang berlangsung sejak 1963.

"Pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Represi Indonesia saat ini membuat pemilu menjadi tidak mungkin," demikian bunyi keterangan yang tertulis.

Langkah ini merupakan penolakan langsung terhadap upaya Jakarta untuk memperpanjang ketentuan 'Otonomi Khusus' di Papua Barat, lanjut pernyataan itu.

Baca Juga: Jadi Sorotan Karena Foto Bareng KSAD, Ternyata Ayah Perwira Muda TNI Ini Teman Dekat Jenderal Andika Perkasa, Mantan Orang Penting Kopassus

1 2 3 ... 9

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Baca Lainnya

Latest