"Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan yang ditunggu. Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami. Sebagaimana tercantum dalam Konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi Negara Hijau pertama di dunia, dan suar hak asasi manusia," jelas Benny Wenda.
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan respon atau mengambil sikap terkait deklarasi sepihak dari United Liberation Movement for West Papua.

Ilustrasi Sniper Kopassus
Nama Benny Wenda memang terdengar tidak asing lagi.
Ia disebut sebagai 'biang kerusuhan' yang kerap terjadi di Papua.
Kepala kantor Staf Presiden, Moeldoko pernah menyebut, Benny Wenda disebut telah memobilisasi diplomatik serta memobilisasi informasi yang salah sehingga menyulut kerusuhan itu.
"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik.
Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.
Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi.