Follow Us

Politik Kembali Panas, Geram Lihat Foto dan Video Bendera PDIP Dibakar Ormas, Megawati Soekarnoputri Perintahkan Kader Banteng Moncong Putih Lakukan Hal Ini

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Jumat, 26 Juni 2020 | 10:24
Penyanyi dangdut saat menghibur pendukung PDIP saat kampanye di Sleman Yogyakarta, 25 Maret 2014.
Yunaidi Joepoet

Penyanyi dangdut saat menghibur pendukung PDIP saat kampanye di Sleman Yogyakarta, 25 Maret 2014.

Baca Juga: Dapat Kabar Artileri Pasukan Kim Jong Un Mengarah ke Wilayahnya, Korea Selatan Malah Dibekali Senjata Intai Super Canggih dari Amerika untuk Awasi Gerak-gerik Saudara Tuanya Itu

PDI Perjuangan menyayangkan peristiwa pembakaran bendera partainya dalam aksi unjuk rasa penolakan atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2020).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, ada pihak-pihak yang sengaja membuat kegaduhan dalam aksi demonstrasi tersebut.

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai. Kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020).

Baca Juga: Satu Per Satu Anggota Keluarga Positif Corona Sehabis Gelar Pesta Pernikahan, Ibu Pengantin Meninggal dan Ayah Kandung Kritis, Begini Kronologinya

PDIP pun mengambil langkah serius untuk mengungkap dalang pembakaran bendera partainya. Hasto mengatakan, pihaknya menempuh jalur hukum atas peristiwa tersebut.

"Karena itu, bagi mereka yang telah membakar bendera partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum," ujar Hasto.

Baca Juga: Kapal Perangnya Sudah Saling Todong dengan Armada Laut China, Kini Amerika Siagakan 3 Kapal Induk di Mulut Laut China Selatan, Perang di Ujung Senjata?

Hasto sekaligus menegaskan bahwa partainya sangat mendengarkan, menampung aspirasi rakyat, serta mengedepankan dialog, termasuk soal RUU HIP.

Ia pun meminta masyarakat menahan diri agar terhindar dari provokasi.

"PDIP dengan tegas akan menempuh jalan hukum. Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," ujar Hasto.

Baca Juga: Nyali Tiongkok Tiba-tiba Menciut, Ajakan Berunding Perkara Konflik di Laut China Selatan Ditolak Mentah-mentah Menlu Retno Marsudi: 'Sudah Waktunya Mereka Lihat Keseriusan Indonesia'

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Latest