Pernah Minta Proyek Infrastruktur Dihentikan, Sosok Ini Soroti Peran Menko Luhut Binsar yang Kelewat Dominan dalam Kabinet: 'Sekalian Saja Jadikan Perdana Menteri!'

KONTAN: Tetapi, sejauh ini apakah Anda melihat ada tanda-tanda Presiden Jokowi mengendurkan proyek infrastruktur?

FAISAL: Pertanyaannya memang, apakah Jokowi mau? Selama ini kan tidak mau. Makanya, di situ pertaruhannya. Saya bilang infrastruktur itu bisa dikorbankan demi menjaga kestabilan makro ekonomi.

Standard and Poor’s (S&P) meng-upgrade peringkat kita kan karena strong fiscal policy. Artinya, Pemerintah disiplin dalam menjaga defisit hingga risiko fiskalnya rendah. Nah, risiko fiskal kita bakal meningkat jika tidak mau memotong pengeluaran.

Kemenkeu

Ilustrasi pembangunan infrastruktur Indonesia(Tol Balikpapan-Samarinda)

KONTAN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) kan sudah disetujui, apakah itu artinya akan ada perubahan atas APBN Perubahan?

FAISAL: APBN-P itu kan baru diperlukan kalau semua indikator tidak mencapai target dan plus minus 10%. Misal, pertumbuhan ekonomi di-setting 5%, tetapi ternyata hitungannya mencapai 3%.

Maka saat itu kita butuh APBN-P. Tetapi bukan alasan itu pemerintah melakukan APBN-P kemarin. Pajak diturunkan Rp 26 triliun, tetapi pengeluaran dinaikkan. Ya, otomatis utang di tambah untuk mengakomodasi pengeluaran.

Apa yang belum ada dan diadakan di pengeluaran? Light rapid transit (LRT). Pembiayaan dari APBN untuk LRT memang tidak ada. Tetapi dia masuk melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Pada 2015, PMN ke Adhi Karya Rp 1,4 triliun.

Tahun 2016, PMN tidak turun, tapi LRT harus jalan, Adhi Karya kehabisan duit. Lalu, diakalin. Masuklah PT KAI. Disisipkan di APBN-P Rp 3,6 Triliun untuk KAI. Ini tidak lazim karena KAI itu operator kereta api. Yang harus bangun rel, segala macam, ya pemerintah. Nah ini sudah mulai melanggar pakem.

Lalu, tidak disetujui APBN kemarin Rp 3,6 triliun cuma di kasih Rp 2 triliun, itu datang dari mana? Dari alokasi pembangunan kereta api di Sumatra, pindah ke LRT. Karena ada sisipan itu, maka ada APBN-P.

Baca Juga: Di Ujung Masa Jabatan, Menteri Luhut Panjaitan Malah Kena Skak Gubernur Bali. Ada Masalah Apa?

KONTAN: Artinya, fiskal kita tidak dikelola dengan benar?