Pernah Minta Proyek Infrastruktur Dihentikan, Sosok Ini Soroti Peran Menko Luhut Binsar yang Kelewat Dominan dalam Kabinet: 'Sekalian Saja Jadikan Perdana Menteri!'

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Kamis, 21 November 2019 | 07:00

Presiden Jokowi bersama Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menko Maritim Luhut Pandjaitan

FAISAL: Istilah akademisnya disiplin fiskal semakin longgar. Kalau benar nggak, saya tidak bisa judge. Dan disiplin fiskal ini yang menjadi pertimbangan utama kita dapat upgrade dari S&P dan disiplin fiskal itu pula yang kita langgar sekarang.

Nanti risiko kita akan ditinjau kembali, bukan hanya oleh S&P tapi juga oleh lembaga rating yang lain. Kenapa sih, disiplin fiskal jadi penting? Karena rating itu kan kemampuan pemerintah membayar utang.

KONTAN: Bukankah pemerintah masih tetap mampu bayar utang?

FAISAL: Ya, kalau nggak bisa bayar utang sudah default. Ini kan tingkat kesehatan. Misal, saya pendapatan saya Rp 1.000, cicilan saya Rp 700. Ya, saya masih sanggup tetapi nafas sudah megap-megap. Indikator kan bukan sekadar sanggup. Kapasitas sebetulnya itu yang dilihat.

KONTAN: Menurut Anda mengapa disiplin fiskal kita semakin longgar?

FAISAL: Di mata pemerintah saat ini hanya ada satu tahun saja. Yakni tahun 2019. Semua harus selesai tahun 2019. Makanya semua dilanggar. Aturan mengatakan setiap tiga bulan, harga BBM ditinjau.

Tetapi jauh hari Menteri Keuangan sudah menyampaikan, di tahun 2018 tidak ada kenaikan harga BBM, listrik dan elpiji. Tidak apa-apa nggak ada kenaikan, jika subsidi dinaikkan. Yang terjadi, subsidi dinaikkan, tetapi kenaikannya tidak sebesar risk. Pokoknya jika ada apa-apa, Pertamina yang menanggung.

Efek dari Pertamina menanggung ke fiskal adalah keuntungan Pertamina turun. Jika itu terjadi, dividen yang bisa diperoleh negara akan terpangkas. Akhirnya, APBN juga yang kena.

Jadi APBN itu semakin artifisial. subsidi BBM kecil karena di tanggung Pertamina. Soal satu harga, pemerintah boleh menentukan harga BBM gratis. Tetapi selisih antara gratis dan ongkos harus ada di APBN.

Itulah pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat karena ini keputusan politik. Ada akuntabilitasnya. Nah, gara-gara di tanggung Pertamina, tidak ada akuntabilitasnya, jadi makin tidak disiplin.