Warga Banyak yang Tak Setuju, Pengamat Pun Ragukan Perpindahan Ibu Kota Bisa Selesaikan Masalah Jakarta. Lantas, Kenapa Bappenas Belum Juga Buka Kajian Lengkap Ibu Kota Baru?

"Itu kan artinya 90% masalah di Jakarta masih ada meski ibu kota pindah. Apalagi wacananya setelah ditinggal, Jakarta akan diarahkan sebagai kota global. Gimana mau mimpi menjadi kota global, kalau masih macet, krisis air, dan kualitas udara buruk?" sambungnya.

Baca Juga: Dapat Pujian dari Berbagai Pihak, Gubernur Maluku Justru Kritik Pedas Kebijakan Susinisasi. Lantas, Bagaimana Tanggapan Menteri Susi Pudjiastuti?

ANTARA FOTO

Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru.

"Yang terjadi (adalah) pemerintahan selamat, tapi Jakarta sebagai kota global akan porak-poranda dong kalau tidak dibenahi."

Rendy juga menilai dalih yang dipakai untuk memindahkan ibu kota demi pemerataan pembangunan dan ekonomi, keliru. Sebab pemindahan ibu kota tak dibarengi dengan pembangunan pusat bisnis. Sehingga baginya, cita-cita pemerintah kontraproduktif dengan rencana yang dirancang.

Baca Juga: Papua Sumbang Rp 26 Triliun ke Kas Negara, Pemerintah Kembalikan Rp 92 Triliun. Benarkah Rakyat Papua Belum Rasakan Manfaatnya?

"Kalau mau men-trigger ekonomi harus ada basis ekonomi yang kuat. Basis ekonomi misalnya pusat pemerintahan dirancang jadi pusat bisnis internasional yang merespon tantangan geopolitik ke depan. Ini kan nggak," ujarnya.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Pedagang memanfaatkan trotoar untuk berjualan hewan kurban di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). Kambing yang didatangkan dari daerah di Jawa Tengah tersebut ditawarkan antara Rp 2,5 juta hingga Rp 6,5 juta, tergantung beratnya kambing.

Sementara untuk tujuan itu, pemerintah sebetulnya telah merancang sejumlah stategi untuk mendistribusikan lebih banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 11 wilayah.

"Kemudian ada 10 Bali Baru, Kawasan Ekonomi Terpadu, yang semuanya di luar Jawa. Nah ide-ide itu sudah sampai pada kesimpulan apa? Gagal kah? Itu kan tidak dijelaskan dalam kajian," tuturnya.

Baca Juga: Foto Selfie Bikin Senang Kita. Tapi, Jangan Coba-coba Foto Selfie di Tempat Ini, Ketahuan Urusannya Bisa Masuk Penjara

Hingga kini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) belum pernah membuka kajian mendalam terkait pemindahan ibu kota negara kepada publik.