Follow Us

Warga Banyak yang Tak Setuju, Pengamat Pun Ragukan Perpindahan Ibu Kota Bisa Selesaikan Masalah Jakarta. Lantas, Kenapa Bappenas Belum Juga Buka Kajian Lengkap Ibu Kota Baru?

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Rabu, 04 September 2019 | 12:11
Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru.
ANTARA FOTO

Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru.

Belum lagi ketersediaan air di Jawa yang diperkirakan akan mencapai kelangkaan absolut pada 2040.

Dengan segala persoalan itu dan demi pemerataan pembangunan dan ekonomi, Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kendati Jakarta, katanya, akan tetap menjadi prioritas pembangunan berskala global.

Baca Juga: Terungkap, Alasan Warga yang Bangun Rumah di Atas Rawa yang Penuh Sampah. Apakah Ibu Kota Pindah dari Jakarta Bikin Mereka Tambah Merana?

ilustrasi pembelian air bersih dalam jerigen
DEDE RIZKY PERMANA/ANTARAFOTO

ilustrasi pembelian air bersih dalam jerigen

"Jadi bukan Jawa-sentris lagi karena itu dipilih ke Kalimantan. Karena secara geografis di tengah-tengah. Pemerintahan akan lebih mudah, misal kalau ada tugas ke Papua, dengan posisi di tengah-tengah, akan memudahkan," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, kepada BBC News Indonesia, Rabu (28/8).

"Dari sisi lain, (untuk) mengurangi beban Jakarta dan Jawa supaya lebih optimal," sambungnya.

Baca Juga: Lihat Foto Anak-anak Milenial yang Berhasil Jadi Anggota DPR 2019 - 2024. Salah Satunya, Keponakan Nasaruddin, Bekas Bendahara Demokrat yang Kini Ada di Penjara

Pengamat perkotaan, Rendy A. Diningrat, kontribusi beban pemerintahan beserta para aparatur sipil negara di Jakarta sekitar 10%. Hitungan itu merujuk pada jumlah aparatur sipil negara yang sekitar 1,5 juta dari total warga Jabodetabek yang mencapai 20 juta jiwa.

Kalaupun para ASN berkontribusi pada masalah kemacetan dan polusi, jumlahnya tidak besar dan dapat teratasi dengan adanya transportasi publik.

Pemandangan padatnya kendaraan yang melintasi jalan M.H Thamrin di Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas uda
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Pemandangan padatnya kendaraan yang melintasi jalan M.H Thamrin di Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas uda

"Karena lebih dari 10 persennya itu aktivitas orang ke Jakarta untuk bekerja di luar sektor pemerintahan," jelas Rendy A. Diningrat kepada BBC News Indonesia.

Sehingga, menurutnya, dengan kontribusi beban yang sangat sedikit itu, kepindahan ibu kota takkan menyelesaikan masalah. Menurutnya, Jakarta akan tetap berkubang pada problem yang sama jika tidak ada solusi.

Source : BBC Indonesia

Editor : Fotokita

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Tag Popular