Di Dunia, Konflik Besar Banyak Terjadi Akibat dari Penyebaran Berita Bohong. Rupanya, Hoaks Sudah Ada Sejak Zaman Romawi

Adapun aspek yang dipertimbangkan meliputi kebebasan masyarakat, kondisi politik, partisipasi politik, lembaga pemerintahan, proses elektoral, dan pluralisme.

ANTARA FOTO

Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim bersiap masuk ke dalam Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2019). Sebanyak 43 orang dibawa oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangannya tentang temuan pembuangan bendera Merah Putih di depan asrama

Sebagai contoh, Finlandia yang masuk dalam kategori negara demokrasi penuh, dapat dijadikan perbandingan. Berdasarkan data Indeks Literasi Digital/Media 2018 untuk negara-negara Eropa, Finlandia menduduki peringkat pertama atau dikatakan mampu mengatasi hoaks di negara mereka

Dari rilis pemberitaan CNN yang berjudul, “Finland is winning the war on fake news. What it’s learned may be crucial to Western democracy”, dituliskan bahwa Finlandia sudah melakukan edukasi literasi digital sejak 2014.

Baca Juga: Tokoh Senior Papua Ini Bilang Bintang Kejora Adalah Bendera Budaya. Katanya, 'Mana Ada Belanda Mau Bikin Papua Merdeka. Itu Mimpi!'

Finlandia telah menjadi contoh bahwa negara yang dinilai memiliki demokrasi penuh pun tidak luput dari serangan hoaks, namun mereka dapat mengatasinya.

Dalam konteks Indonesia, pertama-tama yang harus dimengerti bahwa kehadiran hoaks menjadi konsekuensi logis atas demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat warga negaranya. Akan tetapi, bukan berarti hoaks menjadi dilumrahkan atau diwajarkan.

Yang diperlukan saat ini ialah strategi meminimalisir berkembangnya hoaks demi menjaga sehatnya demokrasi Indonesia. (Litbang Kompas/Yohanes Mega Hendarto/Kompas.id)