Fotokita.net - Oknum perwira TNI AD ikut terseret dalam kasus mutilasi warga yang diidentifikasi sebagai simpatisan KKB Papua. Dalam pemeriksaan, oknum perwira itu terbukti ikut menikmati uang Rp 250 juta yang dirampas dari korban.
Warga Distrik Wania, Kabupaten Mimika menggelar aksi unjuk rasa yang menuntut hukuman setimpal bagi para pelaku. Selain warga sipil, 8 oknum anggota TNI AD menjadi tersangka kasus mutilasi simpatisan KKB Papua di Mimika.
Kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 sudah memicu kemarahan warga. Aksi unjuk rasa warga bersama keluarga korban dilakukan dengan blokade jalan poros Timika-Mapurujaya di KM 11, Kampung Kadun Jaya, Distrik Wania, Senin (29/8/202). Mereka juga menyebarkan foto tampang pelaku mutilasi di media sosial.
Warga menyampaikan tuntutan pihak korban di hadapan Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra dan Kapolres Nduga, AKBP Rio Alexander, yang berada di lokasi aksi.
Massa menyampaikan orasi terkait kasus pembunuhan yang terjadi, serta meminta para pihak yang mengawal kasus ini dengan baik dan seadil-adilnya.
“Kami mau kasus ini diproses hukum seadil-adilnya, karena ini sudah keterlaluan,” ucap salah satu orator mewakili keluarga korban.
Penyampaian tuntutan dari pihak korban ini, dilakukan dihadapan Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra dan Kapolres Nduga, AKBP Rio Alexander yang juga berada di lokasi aksi.
Keluarga korban mutilasi di Timika (diduga bbrp pelakunya anggota TNI) melakukan protes karena pihak TNI dan Polri mengaku bersama keluarga korban mencari 4 orang korban. "Padahal hanya keluarga korban sendiri yang mencari. 2 orang mayat sudah temukan dan 2 mayat belum temukan," kata salah satu orator.
Perwira TNI AD terseret kasus mutilasi simpatisan KKB Papua gegara nikmati uang rampasan korban. Foto pelaku sempat disebarkan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman telah memerintahkan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
TNI AD berkomitmen hukum harus ditegakkan dan apabila benar ada keterlibatan prajurit, akan diberikan sanksi tegas sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.