Dikepung Banjir, Begini Alasan Wali Kota Depok Ngebet Gabung ke Pemerintahan Anies Baswedan, Foto Bencana Musiman Ramai Dibahas

"Saya merasakan benar persoalan-persoalan konvensional di Jabodetabek tidak selesai-selesai. Ternyata permasalahannya kolaborasi kerja sama daerah-daerah penyangga ibu kota," ujar Idris, Kamis (14/7/2022).

Meski sebelumnya sudah ada wadah kolaborasi Badan Kerja Sama Daerah (BKSD), namun efektivitasnya hanya 20 persen. Idris juga menyebut otonomi daerah ada kaitannya dengan masalah sistem politik kepartaian. Hal ini memengaruhi pembangunan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

"Kebijakan-kebijakan partai politik ini berbeda-beda, kepentingannya juga masing-masing. Jadi yang melatarbelakangi itu sistem politik dan juga tentang persoalan konvensional itu tadi kaya banjir, macet, demografinya, penambahan migrasinya yang banyak tiap tahun, dan persoalan lain yang dianggap klasik ini tidak selesai-selesai," paparnya.

Pemerintah Kota Depok menilai apabila penggabungan Kota Depok ke Jakarta akan memberikan keuntungan. Salah satunya dalam bidang ekonomi hingga penanganan banjir dan sampah yang menjadi pekerjaan rumah Kota Depok. “Banyak sekali benefitnya, misalnya dalam perekonomian,” kata Mohammad Idris.

Baca Juga: Sarah Sayang Ibu, Foto Belaian Pipi Mak Nyak Si Doel Banjir Doa, Ternyata Aminah Cendrakasih Alami Kebutaan Gegara Kebiasaan Buka Puasa Ini

Facebook

Wali Kota Depok Mohammad Idris ngebet gabung ke pemerintahan Anies Baswedan. Ternyata begini alasan Wali Kota Depok.

Idris menggambarkan apabila Kota Depok bergabung dengan Jakarta akan menjadi satu komando. Satu komando digambarkan pada perspektif otonomi daerah, warga hanya memilih Gubernur tidak lagi pemilihan kepala daerah.

“Cukup lah yang dipilih oleh rakyat itu Gubernurnya, kota penyangganya jangan dipilih lagi ini tidak efisien,” ucap Idris.

Hal tersebut dapat dilihat dari wilayah yang sudah berjalan seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, hingga Pulau Seribu. Apabila Kota Depok bergabung dengan Jakarta hal yang sama akan diberlakukan.

“Nah Depok juga nanti termasuk gitu, masuk dalam bagian jabatan Wali Kota yang ditentukan oleh Gubernurnya,” terang Idris.

Idris menjelaskan, apabila kepimpinan sebuah daerah dilakukan satu komando, akan memudahkan dalam pengaturan karena satu aturan, satu sistem. Dengan begitu, realisasi program penanganan sebuah daerah relatif lebih mudah.

“Contohnya dalam proses hibah antar wilayah penanganan banjir, karena proses hibah dan tidak mudah juga,” jelas Idris.