Dikepung Banjir, Begini Alasan Wali Kota Depok Ngebet Gabung ke Pemerintahan Anies Baswedan, Foto Bencana Musiman Ramai Dibahas

Penanganan sebuah wilayah dengan berbeda kepemimpinan menimbulkan permasalahan. Jakarta membuang sampah selama ini ke Bekasi dan sempat menimbulkan permasalahan dengan warga Bekasi.

“Wajar lah Wali Kota Bekasi yang punya tanah mengatakan masyarakatnya terganggu dengan sampah orang Jakarta,” kata Idris.

Baca Juga: Disindir Wirang Birawa, Foto Im Kamaludin Bocah Buronan Internasional Banjir Komentar, Begini Nasibnya Sekarang

Facebook

Wali Kota Depok Mohammad Idris ngebet gabung ke pemerintahan Anies Baswedan. Ternyata begini alasan Wali Kota Depok.

Idris mengungkapkan, apabila sebuah wilayah penyangga dipimpin satu komando dapat menyelesaikan sebuah masalah. “Nah kalau satu komando kan misalnya, yuk di Depok kita bikin bagian mana TPA nya,” ungkap Idris.

Idris menuturkan, keuntungan penggabungan daerah penyangga ke Jakarta dapat meningkatkan dari sisi kesejahteraan dan pemberdayaan karena dapat saling menopang. Penduduk kota Depok 70 persen berusia muda hal itu dapat dimanfaatkan dalam pemberdayaan.

“Misalnya dalam hal pembangunan perekonomian, kita jadikan di Depok untuk wilayah pembangunan pemukiman, sedangkan Jakarta menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan perekonomian,” papar Idris.

Dengan perbedaan sistem otonomi daerah ini bahkan terkadang membuat kota-kota saling menyalahi. Hal ini menurutnya bisa diselesaikan jika terbentuk Jakarta Raya. BKSD yang sudah ada, tidak berjalan dengan baik sehingga permasalahan tetap tidak selesai.

"Persoalan-persoalan bisa diselesaikan kalau dalam satu komando, ini pemikiran saya ya. Permasalahan birokrasi yang kadang-kadang menyulitkan kita," ungkap dia. Lebih lanjut, Idris mengungkapkan akan banyak keuntungan jika Depok tergabung dalam Jakarta Raya. Termasuk di dalamnya persepektif otonomi daerah di mana Wali Kota ditunjuk langsung oleh gubernur.

"Jadi kalau ada 1 komando dan semuanya dalam 1 aturan, 1 sistem, realisasi programnya itu relatif akan lebih mudah," pungkasnya. Kemudian, terkait hal ini, Idris menyebut masalah penggabungan ini juga tidak mudah.

Harus ada pembahasan baik dari DPR RI maupun pemerintah pusat. Tak hanya itu, ide ini juga baru bisa terealisasi dengan kajian yang mendalam.

"Nah ini kajiannya harus detail, lebih tajam dan mengundang seluruh profesional, langkah-langkah birokrasinya seperti apa," tandas Idris.