Fotokita.net - Sejumlah pos rancangan KUA-PPAS DKI 2020 yang anggarannya di luar nalar menjadi sorotan setelah diungkap oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.
Dari situ publik menjadi kritis terhadap apa yang dikerjakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya. Publik kembali berpartisipasi dalam mencermati anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah.
Sayangnya, upaya untuk kritis dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu justru memancing amarah dari kolega mereka di DPRD DKI Jakarta.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menganggap, usia partai politik di parlemen tak ada hubungannya dengan kinerja dan tata krama.
Ia mengatakannya ketika diminta tanggapan soal tudingan "partai baru" dari anggota senior DPRD DKI Jakarta yang dialamatkan pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ketika partai berlambang mawar itu menemukan sejumlah kejanggalan pada KUA-PPAS DKI 2020.

Cuitan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana
"Saya kira (tudingan 'partai baru' pada PSI) itu terlalu kekanak-kanakan, melecehkan peran penting PSI hanya dengan mengatakannya partai baru. Saya kira bukan di situ soalnya. Partai lama tidak punya makna apa-apa kalau hanya melindungi kebijakan buruk di DPRD," ujar Lucius, Jumat (1/11/2019) siang.
Lucius menganggap, sebagai wakil rakyat dan mitra kritis Pemprov DKI, fraksi partai politik di Kebon Sirih punya tanggung jawab soal transparansi rancangan anggaran di gedung dewan. Hal itu seharusnya berlaku bagi partai lama maupun baru.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengkritik ulah anggota Komisi A dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.