Dapat Pujian dari Berbagai Pihak, Gubernur Maluku Justru Kritik Pedas Kebijakan Susinisasi. Lantas, Bagaimana Tanggapan Menteri Susi Pudjiastuti?

Fotokita.net - Kabar itu membuat kaget publik. Apabila selama ini banyak pihak yang memuji kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, rupanya ada seorang gubernur yang secara terbuka menyatakan kritik atas kebijakan itu.

Lantas, apa yang membuat seorang pejabat daerah itu memberikan kritik keras atas kebijakan yang kerap disebut sebagai Susininasi? Padahal kebijakan itu telah mendapatkan pengakuan luas dari dunia, termasuk PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa).

Baca Juga: Terungkap, Alasan Gubernur Maluku Nyatakan Perang Terhadap Menteri Susi Pudjiastuti

Atas kritik tajam itu, bagaimana tanggapan Menteri Susi Pudjiastuti yang sebentar lagi akan mengakhiri jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 - 2019?

ANTARA FOTO/IZAAC MULYAWAN

Sejumlah warga menyaksikan proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Sabtu (1/4/2017). Proses penenggelaman dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satgas Pemberantasan Pe

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Gubernur Maluku Murad Ismail. Pada Senin (2/9/2019), Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pernyataan itu disampaikan Murad saat sambutan pelantikan pejabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku.

Pernyataan perang tersebut berawal dari kebijakan moratorium yang diberlakukan Menteri Susi.

Baca Juga: Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti Berhasil, Tangkapan Ikan Nelayan Aceh Melimpah. Sayang, Ada yang Terlewatkan dari Kebijakan Itu...

KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY

Gubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan Penjabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019)

Gubernur Murad menilai moratorium tersebut merugikan Maluku. Menurutnya, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafuru untuk diekspor.

Tercatat 1.600 kapal ke laut Aru sejak adanya moratorium tersebut. Selain itu sebelum ada moratorium, uji mutu dilakukan di daerah.

Baca Juga: Alasan Inilah yang Menjadikan Susi Pudjiastuti Jadi Menteri Paling Berpengaruh di Jagat Twitter

ANTARA FOTO

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito (kedua kanan), Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (ketiga kanan) dan Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono (keempat kanan) berada di depan kapal nelayan Vietnam.

Namun sekarang sudah tidak dilakukan, sehingga Gubernur Murad menganggap daerahnya tidak mendapatkan apa-apa.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium dimana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Baca Juga: Dalam Masa Kerja 4,5 Tahun, Menteri Susi Pudjiastuti Tangkapi Ratusan Kapal Pencuri Ikan. Salah Satunya, Kapal Ikan Buronan Interpol Ini!

Ia mengatakan dari 1.600 kapal yang tercatat di laut Aru, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan.

“Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.

Dok. KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memimpin pelepasliaran benih lobster ilegal yang akan diselundupkan dari Jambi senilai Rp 37 miliar di Jambi, Jumat (19/4/2019).

Permasalahan baru juga muncul saat ada aturan 12 mil lepas pantai menjadi kewenangan pusat. Murad menilai aturan tersebut merugikan nelayan Maluku yang tidak diperbolehkan menangkap di zona tersebut.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai, Ini daratan punya saya,” kata Murad.

Baca Juga: Tak Tergoda Suap Rp 5 Triliun, Menteri Susi Pudjiastuti Sukses Bawa Indonesia Sebagai Penyuplai Tuna Terbesar di Dunia. Lihat Foto-foto Kiprahnya!

Menteri Dalam Negeri bela Gubernur Maluku

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membela Gubernur Maluku Murad Ismail yang memprotes kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurutnya, kepala daerah berhak mengajukan protes jika ada kebijakan yang merugukan masyarakat di wilayahnya.

Susi Pudjiastuti

Ia menilai gubernur yang paling tahu kondisi wilayah dan masyarakatnya. "Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut Gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silakan mengajukan keberatan. Menurut saya tidak ada masalah," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Tjahjo juga mengaku belum mengetahui secara detail kebijakan Menteri Susi yang diprotes Murad.

Baca Juga: Masuk Daftar Global Thinkers 2019, Begini Foto-foto Keren Susi Pudjiastuti di Panggung Fashion

Selain Murad, Tjahjo bercerita jika ia juga mendapatkan keluhan dari bupati di wilayah Provinsi Maluku terkait kebijakan Menteri Susi.

Ia meyakini Mantan Kepala Korps Brimob itu sudah menyampaikan keberatan langsung kepada Menteri Susi baik lewat surat atau pun telpon.

Awak media juga sudah menghubungi Menteri Susi untuk meminta tanggapannya atas kritik dari Murad. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari menteri asal Pangandaran itu. (SUMBER: KOMPAS.com/Rahmat Rahman Patty, Ihsanuddin)