Fotokita.net - Salah satu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, separatisNegara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Selasa (4/5/2021).
Kelompok separatis NRFPB yang menyerahkan diri secara sukarela ini dipimpin oleh Alex Hamberi selaku Gubernur NRFPB. Ada sebanyak 17 anggota NRFPB yang ikut menandatangani pernyataan sikap ikrar setia ke NKRI di Kampung Sima, Distrik Your, Kabupaten Nabire, Papua.
Dalam acara itu, diektahui pula, ada 5 anggota lainnya yang berhalangan hadir. Meski demikian, mereka tetap mengikuti langkah rekannya untuk kembali ke pangkuan NKRI.
Kabar baik inidibagikan oleh akun Instagram resmi Divis Humas Polri @divisihumaspolri, Rabu (5/5/2021).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Suku Sarakwari Yerisiam Agus Rumatrai, Kepala Suku Besar Yerisiam Ayub Kowoy, Kepala Kampung Sima Daniel Iinggeruhi, tokoh agama Pdt Yohanes Rarawi dan ratuan masyarakat Kampung Sima.
Penyerahan diri sejumlah anggota NRFPB itu tak lepas dari usaha Satgas Nemangkawi dan Satuan Intelkam Polres Nabire yang melakukan pendekatan dan penggalangan terhadap kelompok NRFPB.
Sehingga kelompok ini dengan sepenuh hati serta tanpa tekanan dan paksaan menyatakan berhenti dan keluar dari keanggotaan kelompok NRFPB.
"Maka dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran serta sejujur-jujurnya kami menyatakan berhenti dan keluar dari keanggotaan NRFPB dan kami kembali menjadi warga NKRI yang baik," ucap Alex Hamberi dikutip dari Tribun-Papua.com.
Polri menyambut baik penyerahan diri Alex Hamberi dan anggota NRFPB ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Kasat Intelkam Polres Nabire AKP I Made Sudharma mengatakan, sebelumnya Satgas Unit Nabire - Paniai bersama Satuan Intelkam Polres Nabire dengan melakukan pendekatan dan penggalangan terhadap kelompok NRFPB yang berada di Kampung Sima.
Atas usaha tadi, kelompok tersebut dengan sepenuh hati tanpa ada tekan dan paksaan dari Satgas-i Unit Nabire - Paniai maupun Satuan Intelkam Polres menyatakan sikap untuk berhenti dan keluar dari keanggotaan kelompok NRFPB.
Sementara itu, Kepala Suku Sub Sarakwari Agus Rumaterai meminta bahwa kedepan jangan membuat masalah lagi di tempat ini sehingga kita menanggung resiko akibat dari perbuatan sekelompok orang.
Kelompok separatis Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah Meepago, Nabire, Papua menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Mari kita tinggalkan kegiatan seperti itu, bekerja seperti biasa, sehingga jangan melihat mereka saudara kita yang sebelumnya bergabung di NRFPB dengan mata sebelah.
Marilah kita bangun komunikasi kembali, mari kita sekolahkan anak-anak kita sampai pintar. Kita tidak usah yang aneh-aneh. Jangan buat masalah ini dan jangan ada celah, jadikan ini sebagai guru atau pengalaman untuk kedepan lebih baik," kata Agus Rumaterai.
Sementara Kepala Kampung Sima Daniel Enggeruhi menegaskan, ketika ada permasalahan segera informasikan ke Kepala suku atau pihak pemerintah dalam hal ini aparat kampung atau aparat keamananagar dapat sedini mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kita sepakat untuk damai dan tidak ada masalah lagi sehingga mari kita terima kembali mereka sebagai warga kampung sima yang berkewarga negaraan Republik Indonesia," ujarnya.
Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudusy mengucapakan syukur dan berterima kasih atas kembalinya Alex Hamberi ke NKRI.
"Saya berharap agar diikuti oleh seluruh simpatisan NRFPB," tandasnya.
Seperti kita ketahui, kelompok separatisNegara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ini memiliki seorang presiden bernama Forkorus Yoboisembut.
Pada Juli 2018, NRFB mengeluarkan surat tentang Pengumuman Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) sesuai dengan aturan dan Mekanisme Internasional. Surat tersebut beredar tertanggal, Selasa (31/7/2018).
Menanggapi surat tersebut, ketika itu, Mabes Polri merasa bahwa surat tersebut telah menyalahi peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi negara.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal mengatakan tengah mengusut beredarnya surat tersebut dan melakukan penindakan.
"Jadi, prinsipnya negara ini negara konstitusi. Kalau ada kelompok manapun yang inkonstitusional apalagi melakukan perbuatan melawan hukum kita tindak," kata Iqbal, Selasa (31/7/2018).
Lebih lanjut, Iqbal belum dapat menanggapi lebih dalam mengenai beredarnya surat tersebut maupun kebenarannya. Menurutnya, perlu memeriksa dan berkoordinasi dengan Polda Papua Barat.
"Saya akan cek kebenarannya dan Polda Papua Barat kami minta melakukan pengecekan benar atau tidak," ujar Iqbal.
Eliyas Ayakiding, Kepala Kepolisian Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) saat konferensi pers di Jayapura 12 Oktober 2020. Kini, puluhan anggota NFRPB menyatakan kembali ke NKRI.
Surat itu menyatakan, pengumuman telah terkonfirmasi kepada UN, PIF, MSG, ACP, negara-negara PBB di New York, Amerika Serikat, beberapa Kedutaan Besar di Jakarta dan Jakarta Foreign Correspondence Club di Jakarta.
"Kami mengundang pemimpin dan seluruh rakyat Papua Barat, mahasiswa untuk hadir menyaksikan momen penting ini," bunyi surat yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Kepala Pemerintahan Sementara NRFPB, Yoab Syatfle.
Sementara itu, pentolan separatis Papua Barat, Benny Wenda, dan komplotannya telah mengumumkan pembentukan kabinet sebagai bagian dari pemerintahan sementara. Benny Wenda punya tujuan untuk melemahkan kekuasaan Indonesia atas wilayah Papua Barat.
Benny Wenda adalahpemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kelompok itu telah mendirikan pemerintahan sementara versi mereka sendiri pada bulan Desember tahun lalu, di mana Wenda menjadi presiden sementara. Hingga kini, Benny Wendabersembunyi di Oxford, Inggris.
Kini, kelompok itu telah membentuk kabinet dengan 12 departemen termasuk Kementerian Urusan Luar Negeri dan Pertahanan.
Ke-12 departemen ala Benny Wenda dan komplotannya itu antara lain: Departemen Luar Negeri, Departemen Lingkungan dan Kebijakan Hijau Negara, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan, Departemen Urusan Politik, Departemen Urusan Indonesia, Departemen Urusan Melanesia, Departemen Urusan Wanita, Departemen Sosial dan Budaya, Departemen Kepolisian, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keuangan.
Benny Wenda pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang kini bersembunyi di Inggris. Kini, anggota NRFPB menyatakankembali ke NKRI.
Benda Wenda menyebutkan, departemen-departemennya bekerja di bawah tanah untuk merusak aturan Indonesia dari dalam provinsi Papua Barat.
"Kami bergerak menuju pembentukan negara baru di dalam Papua Barat berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan," kata Benny Wenda kepada Pacific Beat bagian dari ABC.net.au, Senin (3/5/2021).
"Hak semua makhluk akan menjadi inti agenda kabinet baru kami. Prioritas nomor satu kami adalah memastikan kelangsungan hidup orang-orang kami dan budaya kami serta lingkungan kami," sebutnya.
"Cukup sudah dan dunia harus mendukung otoritas alternatif di Papua Barat," ujarnya.
Benny Wenda mengeluarkan langkah itu saatperseteruan antara kelompok separatis dan pasukan keamanan Indonesia semakin meningkat. Hal ini terjadi usaipemerintah Indonesia menyatakan KKB Papua sebagai kelompok teroris.
Benny Wenda juga mengklaim, "Kita perlu meyakinkan dunia, khususnya saudara dan saudari kita di Pasifik. Kami berhasil melobi di Kepulauan Pasifik mengakui perjuangan kami."
Sebagai informasi saja, Resolusi Majelis Umum PBB 2504 tahun 1969 sudah tegas mengakui wilayah Papua milik Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Indonesia juga pernah menegaskan bahwa tidak ada lagi pembahasan isu Papua dalam forum PBB dan Resolusi 2504 PBB sudah final.
(*)