Fotokita.net - Terkuak, dilaporkan model cantik karena telantarkan anak hasil nikah siri, profesor Unpad yang juga bos BUMN buka suara.
Model cantik bernama Era Setyowati belakangan ramai dibicarakan publik lantaran mengadukan seorang guru besar Universitas yang juga merupakan Komisaris sebuah BUMN ke KPAI atas dugaan penelantaran anaknya.
Miss Landscape Indonesia 2019 ini mengaku kesulitan berkomunikasi dengan guru besar berinisial Prof M untuk memperjuangkan nafkah si buah hati.
Era Setyowati dikenal di kancah hiburan dengan nama Sierra.
Pada tahun 2019 lalu, ia memenangi sebuah kontes model Miss Landscape Indonesia dan mewakili Tanah Air di ajang Miss Landscape Internasional.
Dalam ajang internasional yang digelar di Guangzhou, China itu, Sierra menjadi bintang tamu dalam program talkshow El Joahn TV "Indonesia Pageants Talk".
Miss Landscape adalah kontes kecantikan yang diselenggarakan Charm Press Intercontinental Marketing Co Ltd, sebuah organisasi yang fokus dalam perlindungan alam dan hewan yang berbasis di GuangZhou.
Ajang tersebut mempromosikan pariwisata ramah lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan perlindungan terhadap hewan.
Era Setyowati menuntut Komisaris BUMN
Era Setyowati alias Sierra baru saja melaporkan seorang laki-laki berinisial M yang diduga seorang Profesor Guru Besar Perguruan Negeri di Bandung dan Komisaris salah satu BUMN di Tanah Air ke KPAI Menteng, pada Senin (5/4/2021).
kuasa hukum Sierra, Razman Arif Nasution menyebut diduga Prof M menikahi kliennya secara sederhana di rumah. Mereka saling mengenal lewat media sosial Instagram pada 2016 lalu.
"Dia itu di suatu tempat di rumah dinikahi. Era punya Instagram dia ini berkenalan. Mereka sudah jalan sejak 2016, sangat dekat," kata Razman.
Sebelum memiliki anak, Era Setyowati dihidupi oleh Prof M. Entah apa yang mengubah pikiran bos BUMN itu, ia tiba-tiba enggan membiayai darah dagingnya hingga menyelesaikan pendidikan ketika besar kelak.
Sierra juga dibelikan apartemen dan beragam kebutuhan lain. Namun, ia meminta agar status anaknya bisa dipertanggunjawabkan oleh Prof M. Mereka menilah secara siri pada 2018 lalu dan dikaruniai anak yang masih berusia delapan bulan.
Razman Arif mengatakan Era sudah berhubungan dengan Muradi sejak 2016.
Era meminta Muradi bertanggung jawab atas kelahiran anak dari hubungan mereka. "Permintaan Era kalau bapaknya profesor anaknya juga jadi profesor."
Era atau Sierra sudah menikah siri dengan pria yang diduga Prof M sejak 2018.
Dari pernikahan itu mereka dikaruniai anak yang masih berusia delapan bulan.
"Sierra Melahirkan anak bernama Galia, di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan itu ada datanya, Prof M ini datang menghantar biaya, ke rumah sakit itu dan sempat tidur menemani di rumah sakit itu," kata Razman membeberkan.
"Waktu itu melahirkan cesar, ada foto dan videonya, kemudian ada foto dia tidur dengan Galia," ungkap Razman.
Razman mengatakan laporannya ke KPAI telah diterima dan dinyatakan lengkap. Ia berharap KPAI bisa menindaklanjuti dugaan penelantaran anak itu.
"Kami juga akan mendatangi Komnas Perempuan jika M tidak mau bertanggung jawab. Bahkan kami juga akan membuat laporan ke polisi," ujarnya.
Era mengaku telah menikah dengan pria yang juga sebagai komisaris independen di BUMN itu sejak 2018.
Sejak anaknya dilahirkan, Prof M belum memberikan nafkah untuk anaknya sehingga dia mengadukan penelantaran anak itu ke KPAI.
"Padahal lahirnya, M datang ke rumah sakit."
Guru Besar FISIP Universitas Padjajaran Bandung Muradi membantah tudingan penelantaran anak oleh Era Setyowati, runner up Putri Pariwisata Internasional Tahun 2019.
Bantahan itu disampaikan dalam keterangan yang disampaikan kuasa hukum Muradi, Jaja Ahmad Jayus, Selasa, 6 April 2021.
Klarifikasi ini dibeberkan Jaja setelah Era Setyowati didampingi kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Senin kemarin.
Era melaporkan tindak penelantaran anak yang diduga dilakukan suami sirinya, Prof M.
"Prof Muradi menyatakan keberatan karena merasa anak tersebut bukanlah anaknya," tulis Jaja dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Jaja menuturkan pernyataan bahwa kliennya datang ke kantor Razman untuk memberikan uang sebagai bentuk pengakuan sebagai ayah anak itu adalah tidak benar.
Fakta yang sebenarnya kata dia, Muradi ke kantor Razman atas undangan kuasa hukum Era Setyowati.
Menurut Jaja, dalam pertemuan itu Razman meminta uang Rp 1 miliar, dengan dalih biaya hidup anak yang dilahirkan Era, hasil hubungan dengan Muradi.
Kliennya menolak permintaan itu, dan merasa keberatan karena anak tersebut bukan darah dagingnya.
"Jika pun ada kesediaan memberikan bantuan, itu hanya karena Muradi mengetahui bahwa Era tidakmemiliki pekerjaan tetap," ujarnya.
Sambil menunggu Era lulus kuliah, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, guru besar Fisip Unpad itu bersedia memberikan sejumlah bantuan untuk biaya hidup anak tersebut.
Namun belakangan, Razman malah meminta kenaikan angka yang harus diserahkan naik menjadi Rp 2 Miliar, dan mengancam akan dipublikasikan jika tidak diberikan.
"Tindakan yang dilakukan oleh Era bersama-sama dengan kuasa hukumnya ini, jelas merupakantindak pemerasan kepada Muradi," kata Jaja.
Sedangkan, laporan Era terkait dengan penelantaran anak kepada KPAI, merupakan bentuk keterangan palsu kepada lembaga negara.
Faktanya, kata dia, hingga hari ini Era tidak pernah bisa membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak dari Muradi.
"Justru Era pernah mengirimkan foto akta kelahiran anaknya tersebut kepada pihak Muradi di mana dalam akta tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan klien saya sebagai orang tua dari anak yang dilahirkan Era."
Inilah profil Muradi, bos BUMN bergelar profesor.
Kini menjabat posisi Komisaris Independen Waskita Karya. Ia menduduki posisi tersebut sejak RUPS perusahaan pada 6 April 2018.
Muradi atau Prof. Muradi, PhD merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung.
Berikut profil dan jejak karir Muradi atau lengkapnya Prof. Muradi, PhD:
Profil Muradi
Dilansir dari Wikipedia, Muradi lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1975.
Ia merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), serta Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Politik (Magister & Doktoral) di Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung.
Aktif mengabdi untuk almamaternya sejak 2004 hingga saat ini.
Sejak mahasiswa aktif dalam pergerakan mahasiswa, pernah menjadi Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ilmu Budaya dan menjadi Koordinator Umum BPM Universitas Padjadjaran pada tahun 1997-1998.
Ia menjadi Ketua Umum Keluarga Aktivis Universitas Padjadjaran (KA Unpad) di periode yang sama.
Menjelang Soeharto jatuh, Muradi menjadi Koordinator Umum Forum Mahasiswa Bandung (FMB), organisasi yang menaungi lebih dari 80 kampus se-Bandung Raya.
Muradi merupakan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung pada 1995, dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPP Persatuan Alumni GMNI (PA GMNI) bidang Politik Pertahanan & Keamanan dan Luar Negeri (2016-2021).
Muradi menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran.
Lalu melanjutkan pendidikan Strata Dua dan Strata Tiganya di tiga universitas berbeda, yakni Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI), Program Kajian Stratejik, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University (NTU), Singapura, dan School of Politics and International Studies, Flinders University, Adelaide Australia.
Muradi juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (PP IKA UNPAD), Bandung sejak tahun 2016 sampai tahun 2020.
Pada kepengurusan PP IKA UNPAD periods 2020-2024, Muradi dipercaya menjadi Ketua Dewan Pakar PP IKA UNPAD.
Jejak Karir di Dunia Akademis
Selain menjabat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Muradi merupakan pengajar tetap (dosen) pada program Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan di UNPAD bahkan sebelum menjabat sebagai direktur, yaitu sejak tahun 2004.
Tidak hanya di UNPAD, Beliau juga merupakan pengajar tamu pada beberapa universitas dan Sekolah Staf dan Komando di Lingkungan TNI maupun Sekolah Staf dan Pimpinan di Lingkungan POLRI, Universitas Pertahanan (UNHAN), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian-Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK-STIK).
Ia menjadi Peneliti Senior pada Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), yang berbasis di Bandung dan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), yang berbasis di Jakarta.
Tercatat juga sebagai Inisiator Bandung School of Democracy (BSoD) yang menyelenggarakan kajian Politik dan Demokrasi Setara regular khusus untuk kalangan millennial.
Bersama-sama dengan sejumlah dosen di Bandung dan aktivis milenial mendirikan Second House, Rumah Aktivitas Milineal Bandung pada 2017, dan menjadi salah satu Penggiat hingga saat ini.
Selain mengajar dan penelitian, Muradi juga Aktif Sebagai Narasumber Ahli pada sejumlah kementerian dan lembaga negara serta institusi terkait lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, POLRI, TNI, BIN, Wantanas, DPR RI, KPU, Bawaslu dan sebagainya.
Dikutip dari laman resmi Waskita Karya, Rabu (7/4/2021), profil Muradi termasuk sosok yang dekat lingkaran Istana.
Posisi yang pernah dijabatnya antara lain Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan di Kantor Staf Presiden (KSP) periode 2015-2018.
Ia juga tercatat menjadi Penasihat Ahli Kapolri Bidang Keamanan dan Politik (2015 sampai sekarang).
(*)