Banjir di Kemang Disebut Paling Parah, Wagub DKI dan Anggota DPRD Malah Saling Sindir Soal Program Warisan Jokowi Ini

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Sabtu, 20 Februari 2021 | 18:56

Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, terendam banjir hingga 2 meter, Sabtu (20/2/2021), akibat hujan deras yang mengguyur sejak dini hari.

Fotokita.net - Banjir di Kemang disebut paling parah, Wagub DKI dan anggota DPRD malah saling sindir soal program warisan Jokowi ini.

Pada Sabtu (20/2/2021) dini hari, warga Jakarta dan sekitarnya dikejutkan dengan kejadian banjir besar yang melanda permukiman. Kejadian yang datang mendadak ini tentu membuat perbincangan hangat.

Pegawai di salah satu apartemen di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, menyebutkan banjir tahun ini paling parah di kawasan itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jamal (34), yang sudah bekerja selama sepuluh tahun di apartemen tersebut, mengatakan baru kali ini banjir begitu parah sampai menggenangi basement dan lobi.

"Biasanya hanya di jalan, paling masuk sedikit ke luar lobi. Sekarang sampai masuk ke dalam lobi dan basement," kata Jamal, Sabtu (20/2/2021).

Menurut Jamal, banjir di Jalan Kemang Raya itu mulai terjadi Sabtu dini hari mulai pukul 02.00 WIB.

Setelah itu, debit air terus meningkat hingga setinggi dua meter lebih. "Sampai siang ini airnya masih naik terus," kata dia.

Apartemen tempat Jamal bekerja mengerahkan perahu karet bagi para penghuni yang terdesak untuk keluar rumah.

Perahu karet itu juga digunakan untuk membantu warga sekitar yang hendak melewati banjir.

Banjir di Jalan Kemang Raya membentang sepanjang 300 meter, mulai dari belokan Jalan Prapanca Raya. Banjir berlangsung sejak Sabtu dini hari.

Puluhan bangunan mulai dari bank, minimarket, apartemen, hotel dan restoran mewah ikut terendam. Hingga pukul 14.14 WIB, banjir masih belum surut.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Untayana mempertanyakan hilangnya program normalisasi sungai dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Dia juga menyayangkan hilangnya program normalisasi sungai tersebut dan tidak disertai dengan penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sama sekali tidak ada penjelasan mengapa Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari draf perubahan RPJMD," ujar Justin dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021).

Padahal, kata Justin, salah satu penyebab banjir adalah luapan air sungai yang tidak mampu menampung air kiriman dari hulu.

Sehingga, program normalisasi sungai menjadi sesuatu yang penting untuk penanganan banjir akibat air kiriman.

"Perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas sungai, baik melalui normalisasi maupun naturalisasi," tutur Justin.

Padahal, kata Justin, salah satu penyebab banjir adalah luapan air sungai yang tidak mampu menampung air kiriman dari hulu.

Sehingga, program normalisasi sungai menjadi sesuatu yang penting untuk penanganan banjir akibat air kiriman.

"Perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas sungai, baik melalui normalisasi maupun naturalisasi," tutur Justin.

Dalam dokumen RPJMD halaman IX-79, terdapat paragraf yang menjelaskan penanganan banjir yang disebutkan dengan cara pembangunan waduk, naturalisasi, dan normalisasi sungai.

Namun kata "normalisasi" kemudian menghilang di dalam draf perubahan RPJMD, tepatnya di halaman IX-105.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas aliran sungai hanya dilakukan melalui program naturalisasi sungai.

Padahal, kata Justin, naturalisasi sungai yang dijanjikan Anies sendiri tidak terealisasi dengan baik selama menjabat tiga tahun sebagai gubernur.

"Sementara itu, kegiatan pembangunan normalisasi sungai juga tidak dikerjakan karena Pemprov DKI sangat lambat dalam pembebasan lahan.

Jika Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari dokumen RPJMD, maka warga Jakarta akan dirugikan akibat banjir yang terus terjadi," kata Justin.

Saat ini sedang berlangsung pembahasan draf perubahan RPJMD DKI Jakarta tahun 2017-2022 yang diajukan Anies ke DPRD DKI Jakarta.

RPJMD sendiri merupakan rencana kerja lima tahun yang menjadi pedoman kerja birokrasi pemerintahan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa program normalisasi sungai di Ibu kota RI itu masih dijalankan pemerintah provinsi.

Atas dasar itu, Riza meminta anggota DPRD DKI lebih teliti sebelum memberikan pernyataan ke publik terkait normalisasi.

"Jadi sekali lagi, program normalisasi tetap ada, tidak pernah dihilangkan atau dihapuskan.

Jadi mohon bagi mereka, siapapun anggota DPRD, kalau ingin menyampaikan pendapat itu hak dan kewenangan, tugas.

Namun kami minta untuk dicek kembali, diteliti kembali, sebelum memberikan keterangan, pernyataan ke publik," kata Riza di Cipayung, Jakarta Timur (11/2).

Sebelumnya, program normalisasi sungai menjadi sorotan. Program yang ada sejak zaman Joko Widodo (Jokowi) menjabat Gubernur DKI sebagai upaya pengendalian banjir itu, disebut dihapus dalam draf Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Hal ini awalnya diungkap anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Untayana.

Namun, tegas Riza, program itu masih tercantum dalam Bab IV draft perubahan RPJMD.

"Normalisasi merupakan program yang baik, yang dicanangkan pemerintahan sebelumnya, didukung oleh pusat.

Pak Anies, kami semua mengakomodir semua masukan, dukungan, aspirasi masyarakat dan juga melanjutkan program pemimpin sebelumnya yang kita yakini dan rasakan baik," kata pria yang juga Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta tersebut.

Ia lebih lanjut mengatakan, bukti dari program normalisasi yang masih dijalankan, terlihat dari besaran dana pembebasan lahan yang dianggarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Tahun 2020 terkait dukungan kami sampai ratusan miliar, kurang lebih pembebasan lahan saja sampai Rp781 miliar, dan kami mendukung program normalisasi, termasuk juga sodetan Ciliwung dan sebagainya," kata dia.

(*)

1 2 3 ... 5 Show All