Enggak Cuma Guru Besar UI yang Terkekeh, Mantan Jubir SBY Ikut Tertawa Soal Tindakan Jokowi Tinjau New Normal ke Mal: 'Kalau Presiden Salah Siapa yang Mau Koreksi?'

Fotokita.net - Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Profesor Ibnu Hamad sempat menjawab soal mengapa pernyataan pemerintah saat ini sering direspon negatif oleh masyarakat.

Ibu Hamad menyampaikan hal itu saat dihubungi dalam tayangan Rosi di Kompas TV, Kamis (28/5/2020).

Satu di antara pernyataan yang mendapat respon negatif adalah masalah New Normal.

"Apa yang menurut Anda tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga apapun yang dilakukan pemerintah selalu direspons negatif oleh publik."

"Yang salah mereka memang pada dasarnya enggak suka pada Jokowi, atau ini suara-suara kritis warga," tanya Rosiana Silalahi sang presenter.

Baca Juga: Tuding WHO Sebagai Boneka China, Donald Trump Akhirnya Hentikan Sokongan Dana, Lantas Mengapa Bos Badan Kesehatan Itu Malah Pamer Senyum Bareng Presiden China?

Mulanya, Ibnu Hamad menyinggung soal peninjauan persiapan New Normal di Summarecon Mall Bekasi yang justru membuat masyarakat salah persepsi.

Menurut Ibnu Hamad tak ada penjelasan yang jelas mengenai hal tersebut.

"Saya ingin mengomentari yang Bekasi itu dulu, saya ikuti beritanya sebelum jam 13 pagi tadi lah bahwa Pak Jokowi bakal ke Bekasi meresmikan mall begitu bahasanya di online-online."

Baca Juga: Rebutan Mobil PCR Khofifah Berucap Alhmadulillah, Risma Malah Marah-marah di Depan Kamera, Netizen: 'Please, Stop Gelut!'

"Di situ tampaknya tidak ada yang menjelaskan di balik ke Bekasi dari segi kebijakan itu memang tidak ada yang menjelaskan dikaitkan dengan New Normal dengan usaha apa, orientasinya ke mana," jelas Ibnu Hamad.

Karena kurang jelasnya pesan yang disampaikan, presiden justru dianggap tengah meresmikan pembukaan mall.

"Jadi persepsi publik banyak mau meresmikan mall akhirnya," katanya.

Baca Juga: Datangi Acara Halal Bihalal, Pejabat Daerah Ini Malah Kena Nyinyir Gegara Foto Bareng Peserta Langgar Protokol Kesehatan: Mesrah Banget Ga Pakai Jaga Jarak

Menurut Ibnu, seharusnya ada tim komunikasi yang lekat dengan presiden seperti Juru Bicara era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Andi Mallarangeng.

"Sekali lagi ini diperlukan tim komunikasi yang bukan hanya bekerja seperti Pak Andi Malaranggeng itu yang tiap hari dekat dengan presiden."

"Jadi kalau setiap saat ditunjuk Jubir, Jubir yang harus lekat dengan Pak Presiden kalau perlu dipanggil 3 kali sehari," ujar Ibnu.

Bila perlu Ibnu menyarankan Jokowi bisa berkomunikasi dengan jubirnya tiga kali sehari.

"'Saudara saya melakukan ini, saya mau melakukan ini tolong jelaskan ke masyarakat', mestinya begitu."

"Kalau perlu sekali tiga kali sehari," ujar dia.

Baca Juga: Tragis! Negara Ini Sengaja Sembunyikan Wabah Corona dari Rakyatnya Sendiri, Siapapun yang Jadi Korban Meninggal dengan Gejala Covid-19 Langsung Diperlakukan Seperti Ini

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Profesor Ibnu Hamad bereaksi tertawa saat membayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menulis skripsi tentang komunikasi publik.

Ia bahkan meragukan Jokowi akan mendapat nilai baik tentang strategi komunikasi di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Hal itu ia sampaikan saat dihubungi dalam tayangan Rosi di Kompas TV, Kamis (28/5/2020).

Awalnya, ia menyebutkan dalam masa pandemi masyarakat sedang haus akan informasi.

"Ada satu istilah dalam dunia komunikasi, entropi namanya. Entropi itu merujuk pada situasi yang tidak pasti," ungkap Prof Ibnu Hamad.

"Memang harus diakui dalam ketidakpastian itu banyak pertanyaan, banyak teka-teki," lanjutnya.

Ibnu Hamad menuturkan banyak informasi yang ingin diketahui publik saat ini.

Ia menilai saat ini situasi semacam itu tidak diinginkan publik dalam kondisi krisis.

Baca Juga: Jokowi Minta Fase New Normal Langsung Tancap Gas Awal Juni, Anak Buahnya Malah Ketahuan Tarik Ulur dengan Anies Baswedan Soal Waktu Penerapan Pola Hidup Baru Itu

"Tapi justru itu, dalam pandemi yang diharapkan bukan entropi, tapi adalah kepastian," papar Prof Ibnu.

Ibnu menyebutkan banyak kebijakan yang berubah-ubah.

"Jadi ada kebijakan hari ini ke kanan, besok ke kiri. Lusanya lain lagi," kata Ibnu.

Menurut dia, masyarakat saat ini sangat mengharapkan kepastian arahan.

Ia menyebutkan istilah redudansi yang menjadi solusi dari entropi.

"Kepastian itu diperoleh dari redudansi, kebijakan yang saling menopang, saling menguatkan," papar Ibnu.

Presenter Rosiana Silalahi lalu menyinggung bagaimana Ibnu Hamad akan menilai kemampuan komunikasi publik Jokowi di masa pandemi Corona.

Baca Juga: Jokowi Minta New Normal Segera Dilaksanakan di Tengah Pandemi, Begini Cara Mudah Makan di Restoran Saat Pola Hidup Baru Itu Diterapkan

"Prof Ibnu, sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, kalau pemerintahan Jokowi ini menulis skripsi tentang komunikasi publik di masa pandemi, Anda luluskan tidak?" tanya Rosi.

Mendengar pertanyaan itu, Ibnu Hamad terkekeh.

Ia segera menjawab akan memberi nilai minimal untuk hal tersebut.

"Nilainya minim. Nilainya C," jawab Prof Ibnu masih tertawa.

"Lulus enggak?" tanya Rosi lagi.

"Lulus, tapi nilainya C, 60 lah," jawab Ibnu.

Ia menegaskan pentingnya memberikan kepastian informasi kepada masyarakat saat ini.

Baca Juga: Apes! Sukses Mudik dari Jakarta ke Kampung Satu Keluarga Harus Gigit Jari, Ternyata Rumah Nenek Sudah Dijual. Begini Nasib Mereka Setelah Terlantar di Emperan Toko

"Karena kalau komunikasi publik, prinsipnya kepastian bukan teka-teki, bukan kebingungan," jelasnya.

Ibnu membenarkan saat ini komunikasi yang dilakukan pemerintah justru lebih banyak menimbulkan ketidakpastian.

"Menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ada apa ini?" ungkap Ibnu.

Mantan Juru Bicara Presiden era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Andi Mallarangeng ikut menyinggung soal persiapan pembukaan Mal yang ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi.

Andi pada kesempatan yang sama, ia menimpali pernyataan Direktur Indo Barometer, M Qodari.

Qodari mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meninjau langsung persiapan New Normal Summarecon Mall Bekasi pada Selasa (26/5/2020).

Baca Juga: Pernah Jadi Kaya Raya Gara-gara Emas Hitam, Negara di Ujung Amerika Selatan Akhirnya Rela Serahkan Berton-ton Cadangan Harta Terakhir dan Impor Minyak dari Iran

Hal itu terjadi saat Andi Mallarangeng dan M Qodari hadir di acara Rosi Kompas TV pada Kamis (28/5/2020).

Mulanya, M Qodari berkomentar bahwa Jokowi turun langsung ke peninjauan New Normal di Sumarecon Mal Bekasi bisa memberi kesan pemerintah tidak konsisten.

Apalagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berlangsung.

"Sekarang ini timbul seolah-olah pemerintah tidak konsisten."

"Di satu sisi PSBB, di satu sisi kok membuka kegiatan-kegiatan ekonomi begitu," ujar Qodari.

Bahkan, Qodari menilai seharusnya Jokowi jangan ikut dalam peninjauan persiapan New Normal di Summarecon Mall Kota Bekasi.

"Bahkan kalau saya mengolah proses ini, saya tidak akan melibatkan Pak Jokowi dalam tahapan ini."

"Biarlah yang melakukan simulasi itu adalah tim Blue Print tidak boleh ada Pak Jokowi di sana," ujarnya.

Jika Jokowi yang melakukannya ini seolah-olah membuat presiden akan membuka mall.

Baca Juga: China Pontang-panting Tekan Angka Kasus Corona di Semua Provinsi, Negara Tetangganya Malah Santai Abaikan Protokol Kesehatan Tapi Sukses Tekan Penyebaran Virus Mematikan Itu: Kok Bisa?

"Ya karena kalau ada Pak Jokowi di sana pesannya beda gitu loh, seolah-olah Pak Jokowi ini ya tadi akan meresmikan mal, atau membuka mal, atau mal ini memang akan dibuka," katanya.

Menurut Qodari pembuat kebijakan publik seperti pemerintah itu seperti pembuat tahu.

Jika publik tahu bagaimana proses pembuatan tahu mungkin mereka tidak mau mengonsumsinya.

"Pembuat kebijakan publik itu seperti membuat tahu kalau orang tahu bagaimana tahu itu dibuat mungkin orang enggak jadi makan," ujar Qodari.

Lalu Juru Bicara Presiden SBY, Andi Mallarangeng yang turut hadir lantas menimpali.

Menurutnya, hal itu seharusnya bisa diumumkan atau dilakukan terlebih dahulu oleh sang Jubir Jokowi.

Sehingga, jika ada tanggapan negatif dari masyarakat, Presiden bisa mengoreksi kemudian.

Baca Juga: Indonesia Catat Rekor Tertinggi Penambahan Kasus Corona, 3 Negara Ini Malah Sukses Lenyapkan Infeksi Hingga Jalani Aktivitas Normal Lagi

"Kalau presiden sudah ada langsung di situ ga ada lagi behind correction kalau pesannya muncul."

"Lalu kenapa ada Jubir karena kalau Jubir salah masih ada di atasnya yang bisa mengkoreksi," ujar Andi.

Andi berkata, jika presiden saja salah maka siapa yang akan memperbaiki.

"Tapi kalau presiden salah siapa yang mau koreksi, dia kan paling tinggi," imbuhnya.

(TribunWow.com/Brigitta Winasis/Mariah Gipty)