Sempat Heboh Soal Desa Fiktif yang Bikin Kesal Menteri Sri Mulyani, Rupanya Ada 7 Desa yang Dihapus dalam Daftar Kemendagri Gara-gara Perkara Ini

"Jadi, memang selama 2 tahun desa itu menerima dana desa, tapi oleh Pemerintah Kabupaten Balangan tidak dicairkan, tetapi dikembalikan ke pusat," kata dia. Zulkifli mengatakan akan segera memverifikasi ulang seluruh desa yang ada di Kalsel.

Menurutnya, apa yang terjadi pada Desa Wonorejo yang ditinggal penghuninya demi rupiah bisa juga terjadi pada desa-desa lain.

Apalagi, di Kalsel masih banyak perusahaan tambang yang lahannya berseberangan dengan lahan milik warga.

Bukan tidak mungkin, akan ditemukan lagi desa yang bernasib sama dengan Desa Wonorejo.

"Itu tidak menutup kemungkinan, tapi kalau masyarakatnya masih ada yang tinggal banyak, itu masih layak selama masih memenuhi persyaratan jumlah penduduk, tapi kalau penduduknya tinggal sedikit, itu enggak bisa lagi disebut desa," kata Zulkifli.

Baca Juga: Dampak Kabut Asap dan Karhutla Makin Parah, Warga Dua Desa Ini Harus Nyalakan Lampu di Siang Hari Karena Langit Memerah Seperti Maghrib

Untuk tahun 2020 terdapat 1.874 desa di Kalsel yang menerima dana desa, besarannya mencapai Rp 800 juta hingga Rp 900 juta per desa dengan total anggaran Rp 1,5 triliun.

Zulkifli pun yakin jika di Kalsel, hanya satu desa fiktif yang masih menerima dana desa.

Tujuh desa yang wilayahnya sepenuhnya terendam semburan lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, saat ini dalam proses penghapusan di daftar Kementerian Dalam Negeri. Sementara desa yang wilayahnya hanya terendam sebagian akan digabung agar sistem pemerintahannya efektif.

KOMPAS/DODY WISNU PRIBADI

Lokasi longsor tanggul dan kebocoran lumpur Lapindo di Desa Gempolsari, Jawa Timur.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, kondisi desa yang terendam material lumpur itu tinggal nama. Adapun nomor register desa di Kementerian Dalam Negeri sudah dihapus. Penghapusan register desa diikuti dengan penghentian penyaluran dana desa.

”Proses penghapusan desa terendam lumpur itu diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Adapun prosesnya saat ini masih di Kemendagri,” ujar Abdul Halim Iskandar saat kunjungan kerja ke Desa Watesari, Sidoarjo, Sabtu (23/11/2019).