Oh Kyung-sup, seorang peneliti di Institut Unifikasi Nasional Korea, mengatakan, kondisi hak asasi manusia di Korea Utara belum mengalami peningkatan yang signifikan.
Dia juga mengatakan, peralihan kekuasaan dari Kim Jong Il kepada Kim Jong Un tidak lantas membuat hidup warga Korea Utara menjadi lebih mudah.
Peningkatan yang terjadi di bawah pemimpin saat ini di Korea Utara adalah dalam hal akses warga untuk mendapat makanan. Hal itu sebagai hasil perubahan pandangan pemimpin tentang pasar.
Menurut Ahn, yang beralih dari penjaga penjara menjadi yang dipenjara, Kim Jong Un telah mengizinkan pasar untuk berkembang.
"Orang-orang yang membeli dan menjual makanan harus terus bergerak demi menghindari pihak berwenang, di bawah pemimpin sebelumnya," kata Ahn.
Ahn melihat, warga Korea Selatan telah terbius oleh sikap diplomatik Kim Jong Un. "Sementara beberapa kamp penjara telah ditutup, yang lainnya justru semakin berkembang di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, dan itu demi alasan yang baik."
"Korea Utara tidak dapat bertahan tanpa kamp-kamp penjara politik. Jika hak asasi manusia berkembang di negara itu, Korea Utara bisa runtuh," ujarnya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menggelar pertemuan bersejarah di Singapura pada Juni 2018 silam.
Keduanya sepakat untuk bekerja menuju semenanjung Korea yang bebas nuklir. Pada Sabtu (29/9/201), Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho menyalahkan sanksi AS yang membuat kurangnya kemajuan denuklirisasi.