Follow Us

Pernah Minta Proyek Infrastruktur Dihentikan, Sosok Ini Soroti Peran Menko Luhut Binsar yang Kelewat Dominan dalam Kabinet: 'Sekalian Saja Jadikan Perdana Menteri!'

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Kamis, 21 November 2019 | 07:00
Presiden Jokowi bersama Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menko Maritim Luhut Pandjaitan
Dok KKP

Presiden Jokowi bersama Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menko Maritim Luhut Pandjaitan

KONTAN: Apa tidak ada risiko politik kalau proyek infrastruktur yang menjadi andalan itu kemudian di-reschedule?

FAISAL: Ongkosnya lebih besar kalau benar terjadi gejolak kecil yang saya bilang tadi.

Kini, Faisal Basri mempertanyakan tugas Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang selama ini mengurus keseluruhan tugas kabinet menteri, salah satunya urusan investasi.

Padahal, tugas-tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab kabinet menteri yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Faisal, investasi merupakan ranah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Sebenarnya di nomenklatur itu urusannya Menko Perekonomian, kenapa di maritim? Apakah hanya maritim yang didorong investasinya? Nggak juga kan. Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," kata Faisal ditemui di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca Juga: Sempat Berkonflik dan Tolak Pengangkatannya Sebagai Menkes, Kini IDI Malah Menitipkan 7 Harapan Ini Kepada Dokter Terawan

Faisal mencontohkan, Raden Djoeanda Kartawidjaja adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir pada masa era Kepresidenan Soekarno. Djoeanda selama menjadi perdana menteri mengemban tugas yang serupa dilakukan oleh Luhut.

"Seperti dulu Juanda, jelas. Jadi, dia cawe-cawe seluruh kementerian, semua dia urus. Sekarang (Luhut B Pandjaitan) sampai uang dari Hong Kong masuk ke Indonesia dia urus juga. Ini calo apa menteri? Semua diurus," katanya.

Meski nomenklatur dari Jokowi mempercayai kepada Menko Maritim dan Investasi, namun sebut Faisal, urusan investasi lebih diwenangkan kepada Kemenko Perekonomian dan BKPM.

"Kalau menurut saya, salahin diagnosis. Investasi itu kan dari luar, Indonesia itu tidak banyak investasinya dari luar. Investasi itu kan ada di BKPM. Memang nomenklaturnya di dia, tapi jadi enggak benar. Kalau mau jelas, angkat saja dia jadi Perdana Menteri, dia suruh semua menterinya," ujarnya.

Faisal menyebutkan, selama ini Indonesia dari sisi investasi sebenarnya tidak mengalami kemerosotan. Bahkan, nilai investasi di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata Negara ASEAN dan China. Meski, jumlahnya lebih rendah dari Vietnam dan India.

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Baca Lainnya

Latest