Soal Komposisi Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi Diingatkan Agar Tak Melakukan Kesalahan Memalukan Seperti 5 Tahun Lalu

Ia mengatakan, dengan dukungan yang cukup banyak, Presiden dituntut memberikan konsesi posisi menteri ke partai-partai politik.

ANTARA FOTO

Presiden Joko Widodo (kanan) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Dengan kata lain, bertambahnya anggota koalisi tentu akan memperbesar kemungkinan calon-calon menteri dari partai politik.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Aisah Putri Budiatri, mengatakan, yang harus diingat adalah janji Jokowi yang menyebutkan bahwa profesional akan mengisi 55 persen kursi di kabinet.

Sementara, porsi menteri dari partai politik maksimal 45 persen. Selain itu, menurut dia, Jokowi juga harus memastikan agar menterinya tidak memiliki masalah sebelum dilantik.

"Jangan sampai mengulang kejadian Archandra di masa lalu misalnya," kata dia.

Aisah menambahkan, postur kabinet juga harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan kerja pemerintah ke depan.

Baca Juga: Resmi Berpisah, Jokowi Minta Maaf Kepada Para Pembantunya di Kabinet Kerja, Terutama 2 Sosok Menteri Ini. Akankah Mereka Kembali Terpilih?

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak membentuk lembaga atau posisi baru yang tidak efektif dan hanya membuang anggaran negara.

Dito Jati

Fotografer kawakan Darwis Triadi bercerita soal pengalamannya memotret Jokowi dan KH Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu, menurut dia, dalam konteks ini, Presiden juga patut mengevaluasi efektivitas struktur baru yang muncul di kabinet periode kedua ini.

"Atau, bisa juga memikirkan tentang posisi wakil menteri, yang belakangan menjadi isu publik. Jokowi harus benar-benar memikirkan apakah posisi wamen itu diperlukan dan siapa yang kiranya tepat mengisi posisi ini," ujar Aisah. (Rosiana Haryanti/Kompas.com)