KLHK Sebut Ada 5 Perusahaan Singapura dan Malaysia yang Jadi Penyebab Karhutla, Tapi Kapolri Tito Karnavian Bicara Sebaliknya. Mana yang Benar?

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Selasa, 17 September 2019 | 18:30

Presiden Joko Widodo meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Fotokita.net - Warga di Pekanbaru, Riau dan Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyebut kabut asap yang mengepung sekitar rumah mereka hari-hari ini hampir menyerupai kondisi terparah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan empat tahun silam atau pada 2015.

Presiden Joko Widodo mengawali kegiatannya dengan melaksanakan ibadah shalat Istiska di Masjid Amrullah Kompleks Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Riau. Ibadah ini dilakukan Jokowi sebelum melakukan peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Selasa (17/9/2019).

Salat Istiska ini dilakukan untuk meminta hujan kepada Allah Swt. Bertindak selaku imam adalah Dr Khairunnas Jamal, M.Ag Sementara bertindak sebagai khatib ialah Dr. H. M. Fakhri, M.A.

Presiden Joko Widodo (tengah) melaksanakan sholat minta hujan (Istisqa) di Masjid Amrullah kompleks Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau, Selasa (17/9/2019). Usai melaksanakan sholat Istisqa, Presiden Jokowi meninjau penanganan kebakaran lahan di Provinsi Riau. ANTARA FOTO/Akhbari/RM/aww.

Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jati Witjaksono, mengatakan, catatan KLHK, hingga saat ini sudah 42 perusahaan yang disegel konsesinya untuk diteliti dan diselidiki terkait dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dari angka itu, lima di antaranya milik perusahaan asing asal Singapura dan Malaysia. Akan tetapi pihaknya, kata Jati, pihaknya tidak bisa mempublikasikan nama-nama perusahaan tersebut.

"Itu kan informasi yang dikecualikan. Karena belum keputusan pengadilan, masih penyelidikan. Kalau dibuka, nanti kabur semua," tuturnya.

Seorang penjual koran mengenakan masker saat berjualan di tengah asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang makin pekat menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (13/9).

Sementara itu, Direktur Policy dan Advocacy WWF Indonesia Aditya Bayunanda memandang bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan dikarenakan para cukong lahan.

Cukong-cukong lahan tersebut, kata dia, membiayai warga untuk membuka lahan dengan cara dibakar.

"Saya sih melihatnya, banyak yang sifatnya jadi cukong modelnya. Bisa juga konteksnya perusahaan. Saya lihat, polanya sekarang cukong itu yang membiayai oknum-oknum masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan-lahan itu," ujar Aditya saat media briefing WWF Indonesia bertajuk "Indonesia Darurat Karhutla dan Upaya Penyelematan Hutan yang Tersisa" di kawasan TB Simatupang, Jakara Selatan, Selasa (17/9/2019).

Kepulan asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan membumbung di kawasan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat (13/09).

Menurut dia, modal untuk membuka sebuah lahan kebun sawit cukup besar, yakni mencapai Rp 40 juta hingga Rp 60 juta. Oleh karena itu, tidak mungkin jika pembakaran lahan di kawasan Sumatera dan Kalimantan dilakukan oleh masyarakat atau petani biasa.

"Bisa membuka 50-60 hektare, itu pasti ada yang ikut membiayai, memodali," kata dia. Aditya mengatakan, dalam 7 hari terakhir, berdasarkan pantauan melalui aplikasi eye in the forest, titik api atau hotspot terjadi di banyak tempat di kawasan Sumatera.

Hotspot tersebut muncul di area hutan produksi yang statusnya konsesi maupun di luar konsesi.

Paling banyak, hotspot tersebut terdapat di area penggunaan lain (APL) atau kawasan bukan hutan dan wilayah-wilayah areal konservasi, salah satunya di wilayah Londerang.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan lahan yang terbakar yang menyebabkan kabut asap adalah hutan atau semak, bukan kebun sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI).

Pernyataan tersebut berdasarkan pantauan dari udara yang dilakukan Kapolri bersama Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), “Artinya, ini ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan. Sebagian sudah ditangkap, itu juga membuktikan bahwa peristiwa itu ada,” kata Tito dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Hotel Novotel, Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019) malam.

Dilansir dari setkab.go.id, Kapolri menegaskan akan melakukan penegakan hukum terkait pembakaran hutan.

Presiden Joko Widodo menaiki mobil guna meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Tito mengaku sudah melaksanakan video conference dengan seluruh kapolda serta kapolres seluruh Indonesia untuk penangan kasus pembakaran hutan. Namun ia memprioritaskan pada enam wilayah Polda yakni, Polda Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Tapi ada daerah di level tier duanya dadal Sumatera Utara, kemudian Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, termasuk Jawa dan NTT. Polri juga telah membentuk tim dari Mabes Polri, Irwasum, dan jajaran Irwasum dan Propam.

Tim itu akan turun dan mengecek semua wilayah dengan target Polres, Polsek dan Polda. “Jadi kalau seandainya di polda itu penilaian kita ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal, apalagi penangkapan enggak ada, out. Mau Kapolda, mau Kapolres, Kapolsek out,” tegas Kapolri.

Presiden Jokowi meninjau Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU dari Skadron 31 Lanud Halim yang akan dikerahkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, di Lanud Roesmin Nuryadin, Pekanbaru. Pesawat Hercules C-130 Hercules ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa sebagai pesawat penci

Jika ada anggotanya yang berhasil menangkap pembakar hutan dan lahan, Tito berjanji akan memberikan reward. “Mau sekolah, promosi, termasuk KPLB, itu akan kita berikan,” ujarnya.

Untuk tim dari Mabes Polri yakni Bareskrim, menurut Tito akan fokus ke masalah korporasi bukan perorangan. “Jadi kalau ada korporasi melakukan, kerjakan dan kemudian koordinasi tentunya kalau korporasi dengan stakeholder terkait termasuk Kementerian KLH,” tegasnya.

1 2 3 Show All