Fotokita.net- Pemerintah terus bekerja keras untuk mengatasi dampak ekonomi yang memukul warga miskin dan tak mampu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka penanganan pandemik virus corona (Covid-19) telah mampu disalurkan kepada 60 persen penduduk Indonesia.
Luasnya cakupan bansos tersebut, ujar Sri Mulyani meliputi dukungan pemerintah di tingkat rumah tangga hingga ekspansi bantuan sosial seperti melalui Program Kartu Prakerja.
"Kalau Rp 65 triliun dukungan rumah tangga tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapat bansos, atau sekitar 29,1 juta keluarga, ini mencakup hampir di atas 40 persen terbawah penduduk Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).
"Kalau dengan ekspansi bansos Kartu Prakerja, masyarakat yang dapat bantuan pemerintah capai 60 persen desil terbawah. Lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bansos melalui satu atau lain hal," jelas dia.
Almarhumah Yuli, pemulung yang tercatat sebagai warga Serang harus meregang nyawa lantaran tak makan selama dua hari.
Lebih lanjut Sri Mulyani merinci, 10 juta keluarga penerima manfaat yang mendapatkan Program Keluarga Harapan meliputi 20 persen populasi masyarakat termiskin Indonesia.
Kemudian dengan adanya perogram Kartu Sembako yang digelontorkan kepada 20 juta kelompok penerima, maka cakupan bansos pemerintah meningkat menjadi 25 persen masyarakat termiskin.
Baru-baru ini Presiden Jokowi mengumumkan langsung kabar buruk soal defisit kebutuhan pokok di sejumlah daerah.Mulai dari beras hingga telur ayam.
Dilansir dari TribunWow.com, Jokowi meminta jajarannya, khususnya kepada Menteri Pertanian untuk mengantisipasi dan mempertimbangan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
Jokowi tidak ingin ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat terganggu.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (28/4/2020) yang tayang di kanal Youtube Sekretariat Presiden.
"Langkah-langkah antisipasi harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat kita," ujar Jokowi.
Warga Muara Enim, Sumatera Selatan ditemukan kelaparan parah, diduga kwashiorkor, salah satu bentuk malnutrisi.
"Oleh sebab itu yang pertama saya ingin agar dilakukan hitungan yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah setiap provinsi agar dihitung mana provinsi yang surplus mana provinsi yang defisit," jelasnya.
Sejumlah daerah alami defisit
Orang nomor satu di Indonesia itu kemudian menjelaskan daerah-daerah yang mengalami defisit bahan pokok.
Seperti misalnya untuk stok beras, menurut Jokowi mengalami defisit pada 7 provinsi.
Hal itu menjadi pertimbangan tersendiri mengingat beras merupakan bahan makanan utama.
Selain itu, stok minyak goreng diperkirakan mengalami defisit di semua provinsi di Indonesia.
"Dan laporan yang saya terima untuk stok beras defisit di 7 provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi, kemudian stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok bawang merah juga diperkirakan di 1 provinsi dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi," jelasnya.
"Stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi, tetapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan stok bawang putih defisit di 30 provinsi," sambungnya.
Maka dari itu, Jokowi meminta jajarannya untuk segera mengambil langkah cepat, yakni bisa manfaatkan daerah yang mengalami surplus untuk bisa menutup daerah lain yang mengalami defisit.
Dirinya mengingatkan untuk pendistribusian tetap bisa berjalan meski di tengah penerapan PSBB maupun larangan mudik.
"Pastikan distribusinya baik, sehingga daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokoknya dapat disuplay melalui distribusi dari daerah yang surplus," kata Jokowi.
"Oleh sebab itu, transportasi distribusi pangan antar provinsi antar wilayah antar pulau tidak boleh terganggu, saya akan cek terus karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota memang saya mendengar satu dua yang sudah mulai terganggu terutama berkaitan dengan transportasi pesawat," pungkasnya.
Meski begitu, sejumlah daerah terus gencar membagikan sembako di tengah wabah corona.
Salah satunya adalah Pemerintah di DKI Jakarta.
Pembagian paket sembako ini pun sudah dilakukan disejumlah kelurahan di Jakarta.
Bahkan hingga hari ke-9 PSBB, lebih dari 300.000 paket sembako sudah diterima warga.
Memasuki hari kesembilan pendistribusian bantuan sosial, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan 300.813 paket sembako kepada warga Jakarta.
Adapun ratusan ribu paket sembako itu diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Khusus hari ini, pendistribusian paket sembako dilalukan di 26 kelurahan yang ada di Jakarta.
Puluhan kelurahan itu tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
"Total paket yang didistribusikan hari ini ada 89.527 paket," ucap Koordinator Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati, Sabtu (18/4/2020).
Nasib tragis dialami satu satu keluarga yang berasal dari Tolitoli, Sulawesi Tengah. Pasalnya, saat ditemukan warga di tengah kebun di Kelurahan Amassangan, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kondisi mereka sudah lemas karena kelaparan.
Satu keluarga yang terdiri dari tujuh orang tersebut tiga di antaranya masih balita dan seorang ibu diketahui sedang hamil besar.
Nurhidayat (57), kepala keluarga itu, mengaku datang ke Polewali karena ingin mencari kerabatnya dengan harapan mendapat pekerjaan baru untuk menafkahi keluarganya.
Sebab, pekerjaannya sebagai buruh tani yang ditekuni saat di Tolitoli sudah tak bisa diharapkan setelah virus corona merebak.
Namun setelah bersusah payang datang ke Polewali, kerabatnya ternyata sudah pindah dan ia sekeluarga bingung mau kemana lagi.
“Rencananya cari teman di Polewali karena tidak lagi punya pekerjaan di Tolitoli, tapi sampai di Polewali ternyata yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi,” jelas Nurhidayat saat ditemui, Kamis (30/4/2020).
Karena tidak punya cukup uang dan tempat tinggal tersebut, ia dan keluarga akhirnya terpaksa tinggal di tengah kebun.
Saat ditemukan warga tersebut, kondisi satu keluarga itu diketahui sangat memprihatinkan. Sebab mereka sudah pucat dan terlihat lemas karena kelaparan.
“Kasihan hidup di kebun warga dalam keadaan kelaparan. Beruntung banyak warga yang bersimpati dan memberikan bantuan makanan sehingga mereka bisa makan,” jelas Rahmawati, salah satu warga yang memberi bantuan.
Saat ini, keluarga Nurhidayat sudah dibawa ke bangunan bekas pos polisi di Jalan Trans Sulawesi.
Seorang warga Kota Serang, Banten bernama Yuli (43) meninggal dunia, Senin (20/4/2020) usai dikabarkan kelaparan dan tak makan selama dua hari.
Ia, empat anak dan suaminya yang seorang pemulung terpaksa hanya meminum air galon untuk mengganjal perut lapar mereka.
Sebelum meninggal dunia, Yuli sempat mengutarakan kesedihannya. "Enggak makan dua hari, cuma diem aja, sampai saya sedih ya," kata Yuli sembari berlinang air mata, seperti dilansir Kompas TV.
Sembari menggendong anaknya yang masih bayi, Yuli bercerita, empat anaknya pun terpaksa harus menahan lapar.
"Anak empat. Ini yang paling kecil. Ini juga sampai sakit. Abah juga nyuruh, sabar ya," tutur dia pilu.
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengkritik langkah pemerintah dalam menangani kasus kelaparan yang dialami seorang warga Kota Serang, Banten, bernama Yuli.
Menurut LP3ES, pemerintah gagal memenuhi hak konstitusional warganya. Sebab, setelah dikabarkan menderita kelaparan karena tak berpenghasilan akibat wabah Covid-19, Yuli meninggal dunia pada 20 April kemarin.
Tangkap layar keluarga Yuli yang terpaksa meminum air untuk menutupi kelaparan
Dalam kasus ini, terlihat bahwa warga negara belum mendapatkan hak dasarnya atas penghidupan yang layak.
"Kelaparan yang dialami oleh Ibu Yuli dan keluarganya yang berujung pada meninggalnya Ibu Yuli adalah pelanggaran konstitusional oleh negara," kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, dalam sebuah diskusi yang digelar Kamis (30/4/2020).
"Atau sekurang-kurangnya ia adalah refleksi bahwa negara gagal memenuhi amanah konstitusi sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 24 Ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945," lanjutnya.
Wijayanto mengatakan, sekalipun Yuli meninggal bukan karena kelaparan, pemerintah tetap dinilai gagal.
Sebab, sebelum meninggal, faktanya warga berusia 43 tahun itu mengalami kelaparan.
Peristiwa ini dinilai menjadi sebuah ironi, lantaran di saat yang bersamaan pemerintah mengucurkan dana hingga Rp 405 triliun untuk penanganan wabah Covid-19.
"Ironinya, uang sebesar Rp 405 triliun tak mampu mencegah seseorang mengalami kelaparan dan meninggal," ujar Wijayanto.
Menurut Wijayanto, peristiwa kelaparan tidak akan terjadi jika bantuan dari pemerintah tepat sasaran dan tepat waktu.
Kelaparan yang dialami Yuli, kata Wijayanto, merupakan bukti panjangnya alur birokrasi sebuah bantuan sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan.
"Ia (Yuli) adalah refleksi bahwa pemerintah masih berkerja sebagai business as usual dengan rantai birokrasi yang panjang, yang rawan dengan adanya penumpang gelap yang siap menyalip di tikungan," kata dia. (Kompas.com/Tribunnews.com)