Foto Hillary Brigitta Lasut Ramai Dibahas, Netizen Minta Anggota DPR Termuda Berani Ungkap Kasus Besar Ini Tanpa Pengawalan TNI

Dia pun telah mengkaji bahwa penjagaan oleh TNI tidak melanggar aturan. Hillary lalu membandingkan dengan orang yang bukan pejabat tapi disebutnya mendapat pengawalan dari TNI.

Baca Juga: Foto Raul Lemos Dampingi KD di Gedung DPR Tuai Komentar, Krisdayanti Terima Gaji Ratusan Juta, Rupanya Lebih dari Separuhnya Harus Kembali ke Rakyat

Instagram

Netizen yang mengikuti kiprah Hillary Brigitta Lasut ternyata sudah mengetahui kasus besar yang akan diungkap oleh anggota DPR termuda itu.

"Banyak Bapak-bapak berbadan besar yang kuat, sehat, dan capable secara fisik, bukan pejabat publik, dan bukan aset negara, dikawal dengan patwal dan angkatan bersenjata tapi tidak dipermasalahkan," ujarnya.

Persetujuan Jenderal Dudung atas permintaan Hillary itu diketahui dari terbitnya surat telegram berklasifikasi biasa (bukan rahasia) yang ditujukan kepada Pangkostrad dan Danjen Kopassus.

Surat telegram yang dimaksud bernomor ST/3274/2021, tertanggal 25 November 2021. Fraksi NasDem, dalam hal ini Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali, mengkonfirmasi surat telegram tersebut. Surat itu ditandatangani Asper KSAD Mayjen Wawan, dan ditembuskan kepada KSAD, Wakil KSAD, Irjenad, Aspers Panglima TNI, dan Asintel KSAD.

Dalam surat telegram itu disebutkan bahwa Hillary mengirimkan surat pada 3 November 2021 tentang permohonan penugasan anggota TNI menjadi ajudan pribadi.

Dalam surat telegram tersebut, tertulis Peraturan Panglima TNI Nomor 47 Tahun 2018 dan Peraturan KSAD Nomor 35 Tahun 2018 dijadikan sebagai dasar untuk penyeleksian calon ajudan Hillary. Surat itu juga menyebutkan permintaan pengiriman satu personel bintara untuk diseleksi dalam rangka penugasan sebagai ajudan pribadi Hillary.

Baca Juga: Raul Lemos Pamer Foto Makan Jagung Bareng Pendukung KD, Ternyata Gaji Krisdayanti di DPR Cuma Puluhan Juta, Ini Fakta Sebenarnya

Selain itu, dalam surat bernomor ST/3274/2021 itu juga dipaparkan tujuh syarat calon ajudan pribadi Hillary. Salah satu syaratnya ialah berpangkat sertu dengan usia 24-27 tahun.

Surat persetujuan itu kemudian ditarik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Dia mengaku telah berbicara dengan Jenderal Dudung. Menurutnya, Dudung memutuskan menarik kembali pengamanan yang sempat disetujui untuk diberikan kepada Hillary.

"Sudah (bicara ke KSAD). KSAD sampaikan pengamanan sementara ditarik dulu untuk dipelajari urgensinya," ungkap Meutya kepada wartawan.