Rupanya, permintaan pengawalan TNI kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurachman itu menuai polemik. Fraksi NasDem DPR RI buka suara perihal anggotanya, Hillary Brigitta Lasut, menyurati TNI guna meminta bantuan pengamanan. Menurut Fraksi NasDem, Brigitta meminta bantuan pengamanan Kopassus dan Kostrad. "Kalau saya lihat surat itu, telegramnya itu, Kopassus dan Kostrad kan," kata Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali dilansir detikcom, Kamis (2/12/2021).
Fraksi NasDem juga mengaku kaget Brigitta meminta bantuan pengamanan ke TNI. Ahmad Ali menegaskan semestinya anggota DPR termuda itu memberitahukan ke fraksi. "Kalau saya sih kaget, tahunya dari media. Harusnya memberitahukan kepada fraksi," ungkap Ahmad Ali.
Sementara itu Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku, selama menjadi pimpinan Komisi I DPR belum pernah menerima permintaan seperti yang dilakukan Brigitta. Elite Golkar itu menyebut permintaan bantuan pengamanan yang dilakukan Hillary murni pribadi.
"Tugas kedewanan kadang memerlukan pengamanan tambahan dalam isu-isu tertentu. Namun, selaku Ketua Komisi I selama periode ini, dan selama memimpin periode sebelumnya juga belum pernah menerima permintaan dari anggota Komisi I terkait hal itu. Jadi Mbak Hillary secara pribadi," terang Meutya, Jumat (3/12/2021).
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman sempat menyetujui permintaan anggota DPR RI termuda Hillary Brigitta Lasut soal bantuan pengamanan pribadi dari TNI. Lalu, belakangan persetujuan Jenderal Dudung untuk menyediakan pengawalan kepada anggota DPR termuda itu dibatalkan.
Hillary sebenarnya membatalkan permintaan pengawalan dari TNI meski sempat disetujui Jenderal Dudung. Permintaan itu dibatalkan setelah dirinya ditegur oleh Fraksi NasDem.
"Apabila Fraksi berpendapat tindakan saya tidak etis, tentunya saya akan taat dan mengakui tindakan saya sebagai suatu yang tidak etis, dan berkomitmen untuk menjauhi tindakan serupa karena selama ini saya selalu memastikan dulu perbuatan saya ada dasar hukumnya atau tidak tapi tidak punya tolok ukur jelas soal mana yang etis dan mana yang tidak," ujarnya dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram-nya.
Dia juga menjelaskan alasannya meminta pengamanan dari TNI dibandingkan polisi. Hillary mengatakan dirinya mendampingi masyarakat dalam beberapa kasus yang bersinggungan dengan Polri sehingga dirinya berupaya menghindari konflik kepentingan.
"Saya pikir karena banyak kasus masyarakat Sulut yang saya kawal di kepolisian, saya merasa takutnya jangan sampai ada conflict of interest, yang nanti bisa membatasi saya mengurus kepentingan masyarakat saya, nanti kelihatannya tidak etis," katanya.