Dapur umum Kemensos di Balai Wyata Guna Bandung menyalurkan 4.686 butir telur (2.343 paket). Paket telur dikirimkan kepada tenaga kesehatan di RSUD Kota Bandung berjumlah 1.006 butir (503 paket), RS Bhayangkara 960 butir (480 paket), RS Hasan Sadikin 1.200 butir (600 paket), dan RS Al Ikhsan 1.076 butir (538 paket).
Paket dikirim juga untuk RS Muhammadiyah 100 butir (50 paket), warga isoman di Balai Wyata Guna 34 butir (17 paket), warga isoman Cibeureum 70 butir (35 butir), personel linmas Kelurahan Pasir Kaliki sebanyak 20 butir (10 paket), Tim TAGANA, Tim Wyata Guna, dan penerima pelayanan 80 butir (40 paket), serta aparat Polsek Cicendo 140 butir (70 paket).
Baca Juga: Mohon Jangan Diulangi 5 Kebiasaan Fatal Ini, AC Cepat Rusak Hingga Tagihan Listrik Meledak
Video kemarahan Risma seketika menjadi berita dan buah bibir publik. Sebagian menyoroti ancaman Risma yang hendak memindahkan anak buahnya ke Provinsi Papua.
Kritik dan sindiran mengalir di media sosial. Sikap Risma dianggap mendiskriminasi Papua dengan menempatkan ASN yang tak becus.
Baca Juga: Cara Pencairan BPUM 2021, Cek Penerima BLT UMKM di BRI dan BNI Lewat eform.bri.co.id/bpum
Reaksi atas ancaman Risma salah satunya datang dari anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Naufal Firman Yursak. Ia menulis tentang latar belakang orang tuanya yang pernah menjadi aparat negara di Papua.
"Saya lahir dan besar di Papua. Ayah saya dulu Lurah pertama di Jayapura. Kami tinggal di kaki bukit, ga jauh dari pantai. Alhamdulillah bangga sekali jadi orang Papua", demikian tulisan Naufal yang diunggah di akun Twitter pribadinya, pada Selasa (13/7/2021).
Kritikan juga datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia menilai pernyataan Risma merendahkan Papua dan mendesak agar Risma segera mencabut pernyataannya.
"Pernyataan Menteri Sosial ini menyiratkan seolah Papua jd tempat hukuman ASN yg tak becus. Sebaiknya cabut saja pernyataan sensitif seperti ini", tulis Fadli Zon di akun Twitternya.
Beragam reaksi juga ditulis warganet. Beberapa di antaranya menulis bahwa tidak ada Unit Pelaksana Teknis Kemensos di Papua.