Terkuak, KKB Papua Dapat Uang Beli Senjata dan Amunisi dari Tempat Ini, Warganya Biasa Beli Mie Instan Ditukar 2 Gram Emas

Keuntungan haram ratusan juta rupiah disinyalir telah diangkut keluar dari pedalaman Papua itu—rumah bagi masyarakat suku Korowai yang hidup dalam kemiskinan.

Baca Juga: Bikin Hati Prabowo Subianto Berbunga-bunga, Ternyata Amerika Sodorkan Dagangannya Jet Tempur F-35 Lightning II, Inikah Tujuan Asli Cabut Sang Menhan dari Daftar Hitam?

Penambang emas menyewa helikopter untuk mengangkut logistik. Menurut kesaksian beberapa orang, terdapat beberapa landasan helikopter di kawasan itu.

Para pendulang diduga menggunakan air raksa beracun atau merkuri untuk membersihkan emas. Akibatnya, menurut warga lokal, air Sungai Deiram yang dulu bening kini berubah kecoklatan.

Pemprov Papua berjanji menghentikan penambangan emas ilegal itu. Namun hingga akhir pekan lalu belum satu pun penegak hukum datang ke lokasi tambang yang hanya bisa diakses helikopter atau perjalanan kaki selama satu hari dari kampung terdekat, Danowage, di Distrik Yaniruma.

"Kami baru lihat dari atas. Nanti akan ada tim yang akan mendalami," kata juru bicara Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal, Sabtu (11/08).

Baca Juga: Jadi Sorotan Karena Foto Bareng KSAD, Ternyata Ayah Perwira Muda TNI Ini Teman Dekat Jenderal Andika Perkasa, Mantan Orang Penting Kopassus

Ahmad mengatakan hal itu untuk menerangkan hasil peninjauan unsur pimpinan daerah Papua ke wilayah udara Korowai, sehari sebelumnya, antara lain pejabat Gubernur Papua Soedarmo, Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar, dan Pangdam Cendrawasih Mayjen George Supit.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah Trevor Johnson, pendeta asal Amerika Serikat yang belasan tahun bekerja sosial di Korowai, menulis surat terbuka soal dampak penambangan emas tak berizin tersebut bagi warga lokal.

Soedarmo menyebut pemerintah akan melarang akses helikopter dari seluruh bandara menuju lokasi tambang. Artinya, akses penambang ditutup dan aktivitas jual-beli emas dari kawasan itu berhenti.

Bagaimanapun, pemerintah provinsi dituntut tak sekedar berwacana.

Baca Juga: Dipecat SBY Karena Dukung Jokowi, Kini Deklarator KAMI Jumhur Hidayat Ikut Ditangkap, Ternyata Pernah Tuding Pemilu 2019 Paling Curang