Fotokita.net - Beredar video banjir bandang di Puncak Bogor hingga warga berlarian panik, begini fakta sebenarnya.
Bencana banjir bandang menerjang kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (19/1/2021) sekitar pukul 09.30 WIB.
Bencana tersebut terjadi tepatnya di Kampung Rawa Dulang, Desa Tugu Selatan, Cisarua, atau di antara kebun teh milik PTPN VIII.
Sebuah rekaman video yang tersebar di grup WhatsApp, tampak sejumlah warga di lokasi tersebut terlihak panik dan berlarian untuk menghindari material lumpur dari banjir bandang tersebut.
Rekaman video tersebut juga viral di media sosial, salah satunya diunggah di akun Instagram @infia_fact.
Kasi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor M Adam Hamdani membenarkan bahwa peristiwa banjir tersebut saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa, soal video yang beredar. "Iya, betul (banjir bandang)," kata Adam.
Warga dievakuasi
Adam menyebutkan bahwa sampai saat ini area jalan di dekat kebun teh itu sudah dipenuhi lumpur.
Saat ini pun, petugas BPBD dan muspika tengah melakukan evakuasi warga di lokasi banjir bandang tersebut.
Kendati demikian, kata Adam, dari assessment sementara belum bisa dipastikan bahwa ada kerugian materiil dan korban jiwa akibat banjir tersebut.
"Tim sudah ke sana dan saat ini warga sudah kita evakuasi ke masjid," jelas dia.
Bencana banjir bandang menerjang kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/1/2021) sekitar pukul 09.30 WIB.
Bencana tersebut terjadi tepatnya di Kampung Rawa Dulang, Desa Tugu Selatan, Cisarua, atau di antara kebun teh milik PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).
Rekaman video tersebut juga viral di media sosial, salah satunya diunggah di akun Instagram @infia_fact.
Dalam video tersebut, terlihat banjir bandang bercampur dengan lumpur mengalir deras dan batang-batang pohon yang melintang pun ikut hanyut.
Akibat peristiwa ini, sebanyak 134 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 474 jiwa harus diungsikan tempat aman, termasuk ke masjid.
Atas bencana banjir ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperbarui audit tata ruang kawasan Jabodetabek-Punjur.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang mengatakan hal itu kepada Kompas.com, Selasa (19/1/2021).
"Proses audit dilakukan sudah cukup lama tahun 2015, sekarang sedang di-update lagi," jelas Budi.
Saat ini, pihaknya tengah menindaklanjuti hasil audit tersebut untuk pengenaan sanksi baik administrasi maupun pidana.
Budi mengatakan, audit dilakukan di kawasan-kawasan yang cepat berkembang seperti di setiap ibu kota provinsi.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang.
Dalam permen itu mencakup soal kesesuaian dengan rencana tata ruang, perizinan, memenuhi syarat-syarat perizinan, serta menutup akses publik.
Budi mengatakan, langkah strategis yang dilakukan adalah melakukan pengembalian ruang resapan air di puncak.
Misalnya, penanaman kembali (reboisasi) dan pengurangan tekanan permukiman yang utamanya berada di kawasan resapan air dan di sepanjang aliran sungai.
(Kompas.com/Afdhalul Ikhsan/Suhaiela Bahfein)