Beredar Video Banjir Bandang di Puncak Bogor Hingga Warga Berlarian Panik, Begini Fakta Sebenarnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang mengatakan hal itu kepada Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

"Proses audit dilakukan sudah cukup lama tahun 2015, sekarang sedang di-update lagi," jelas Budi.

Baca Juga: Ingin Nikmati Malam Pengantin Usai Pesta Ratusan Juta, Hasrat Suami Mendadak Hancur Karena Lihat Ini di Tubuh Sang Istri

Saat ini, pihaknya tengah menindaklanjuti hasil audit tersebut untuk pengenaan sanksi baik administrasi maupun pidana.

Budi mengatakan, audit dilakukan di kawasan-kawasan yang cepat berkembang seperti di setiap ibu kota provinsi.

Baca Juga: Disebut Ada Anggota Pengawal Habib Rizieq yang Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi, Respon FPI Langsung Disorot

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang.

Dalam permen itu mencakup soal kesesuaian dengan rencana tata ruang, perizinan, memenuhi syarat-syarat perizinan, serta menutup akses publik.

Baca Juga: Lagi Enak-enak Main Sendiri, Tangan Bocah 4 Tahun Ini Tiba-tiba Digigit Komodo Hingga Putus, Begini Kondisinya Sekarang

Budi mengatakan, langkah strategis yang dilakukan adalah melakukan pengembalian ruang resapan air di puncak.

Misalnya, penanaman kembali (reboisasi) dan pengurangan tekanan permukiman yang utamanya berada di kawasan resapan air dan di sepanjang aliran sungai.

Baca Juga: Menang Gugatan 1,1 Ton Emas, Ini Alasan Crazy Rich Surabaya Nekat Beli Logam Mulia Rp 3,5 Triliun dari PT Antam