Follow Us

Bak Petir di Siang Bolong, Angka Kematian Akibat Corona di Indonesia 3 Kali Lipat dari Data Resmi, Pakar Malah Bilang Penyakit Ini Bukan Wewenang Jokowi: Siapa yang Mau Disalahin?

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Kamis, 21 Mei 2020 | 12:44
Ilustrasi Rapid Test dan Swab Covid-19
Kompas.com

Ilustrasi Rapid Test dan Swab Covid-19

Fotokita.net - Kapasitas tes Covid-19 Indonesia memang sangat rendah dan tidak sepadan dengan jumlah penduduk.

Sebagai perbandingan, di antara lima negara dengan jumlah penduduk terbanyak sedunia, kapasitas tes Indonesia paling rendah.

Berdasarkan data aktual Worldometers per Senin (18/5/2020), India dan Pakistan memeriksa 1,6 orang per 1.000 penduduk, Brazil memeriksa 3,4 orang per 1.000 penduduk, dan Amerika memeriksa 33 orang per 1.000 penduduk.

Baca Juga: Nasi Sudah Jadi Bubur, Jika Pemerintah Mau Tegas Lockdown Sewaktu Awal Penyebaran Corona, Pakar Yakin Warga Bisa Segera Nikmati Hasilnya: Berat, Tapi Cepat Hilang

Bagaimana dengan Indonesia? Negara ini hanya sanggup memeriksa 0,6 orang per 1.000 penduduk.

Di region Asia Tenggara, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negeri jiran Malaysia yang memeriksa 13 orang.

Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia diperkirakan tiga kali lipat dari data kematian yang dirilis oleh Pemerintah Indonesia setiap hari.

Pasalnya, data kematian yang dirilis pemerintah hanya mencantumkan jumlah pasien meninggal setelah terkonfirmasi positif melalui tes molekuler PCR di laboratorium.

Padahal, menurut panduan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah kematian Covid-19 yang dilaporkan harus pula mencakup orang-orang yang meninggal dunia dengan gejala klinis diduga (suspect) Covid-19.

Baca Juga: Mbah Mijan Rajin Sebarkan Hasil Firasat Soal Kejadian Masa Depan Lewat Media Sosial, Ternyata Inilah 5 Prediksi Sang Paranomal yang Terbukti Meleset: Masihkah Ramalannya Bisa Dipercaya?

Mengacu pada hal ini, kematian orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dunia seharusnya dilaporkan.

Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 menginvestigasi, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia--jika merujuk panduan WHO, hingga 15 Mei 2020, telah menyentuh 4.848 kematian.

Dari 4.848 kematian itu, hanya 1.015 yang dirilis pemerintah (per 15 Mei 2020) sebagai kasus konfirmasi positif, dan 3.833 kematian suspect tidak diumumkan.

Baca Juga: Terbiasa Jualan Jalangkote Setiap Hari Buat Bantu Orangtua, Bocah Korban Bully Ingatkan Penyanyi Kondang Ini Pada Anak Bungsunya yang Idap Austime

Pusat perbelanjaan Roxy mall ramai dikunjungi pembeli
Istimewa Kompas

Pusat perbelanjaan Roxy mall ramai dikunjungi pembeli

Perwakilan Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 Irma Hidayana menyebutkan, investigasi itu dilakukan untuk melacak kematian ODP dan PDP di 18 provinsi di Indonesia.

Ke-18 provinsi itu meliputi Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, NTT, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Data menunjukkan, jumlah kematian ODP/PDP rata-rata tiga kali lebih besar dari angka kematian positif Covid-19,” ujar Irma melalui keterangan tertulis yang diterima pada Senin (18/5/2020) pagi.

Baca Juga: Baru Saja Buka Kembali Wuhan Hingga Disneyland Shanghai, Kini China Malah Ketahuan Lockdown 1.205 Desa: Jadi Bukti Virus Corona Tak Bisa Hilang Sepenuhnya dari Muka Bumi?

Data tersebut kemudian diolah oleh para kolaborator, di antaranya dokter emergensi Tri Maharani dan epidemiolog Beben Benyamin.

Hasilnya, laju peningkatan jumlah kematian akibat Covid-19 jauh di atas laju peningkatan kapasitas tes Covid-19 Indonesia.

Ari Puspitasari, seorang perawat Rumah Sakit Royal Surabaya meninggal dunia dengan menyandang status PDP Covid-19, Senin (18/5/2020)
Instagram

Ari Puspitasari, seorang perawat Rumah Sakit Royal Surabaya meninggal dunia dengan menyandang status PDP Covid-19, Senin (18/5/2020)

“Jika dibandingkan dengan data kematian yang berhasil dikumpulkan di tujuh provinsi per 9 Mei 2020, terlihat tren jumlah ODP/PDP yang meninggal lebih tinggi dibandingkan dengan laju penambahan kematian yang dites dengan hasil positif,” sebut Irma.

“Kondisi ini menunjukkan minimnya dan lambatnya pemeriksaan menyebabkan orang-orang yang diduga Covid-19 meninggal sebelum diperiksa,” imbuh dia.

Baca Juga: Sehabis Protes Tenaga Medis Lewat Tagar Indonesia Terserah, Seorang Perawat dalam Kondisi Hamil Meninggal Dunia dengan Status PDP Covid-19

Pakar kesehatan masyarakat, Prof. Hasbullah Thabrany, menyebutkan bahwa pemerintah tidak memiliki kuasa atas penyebaran Virus Corona.

Pandemi yang tengah menjadi momok di masyarakat itu menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat menekan angka penularannya.

Sehingga pemerintah tidak bisa dijadikan tempat menimpakan kesalahan karena penanggulangan tersebut membutuhkan peran serta masyarakat.

Baca Juga: Terketuk Hatinya Usai Lihat Video Viral Perundungan Bocah Penjual Jalangkote, Orang Dekat Prabowo Subianto Langsung Singsingkan Lengan Kemeja: Kalau Posisi Kejadian Ini di Jakarta Sudah Saya Ratakan

Hasbullah menyebutkan kedisiplinan masing-masing individu menjadi penting dalam penanggulangan Covid-19

Hal ini disampaikannya dalam tayangan Indonesia Lawyers Club, Selasa (19/5/2020).

Awalnya Hasbullah menyinggung mengenai kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melakukan penanggulangan secara ter-desentralisasi.

Penetapan tersebut didasarkan pada pemenuhan situasional yang beragam sesuai kondisi di Indonesia.

Meskipun dengan adanya kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dicanangkan, disinyalir tidak akan dapat segera menghambat penularan virus.

Namun penerapan kebijakan tersebut dapat dimaklumi mengingat kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia yang berbeda dengan negara lain.

"Siapa yang mau disalahin? saya kira tidak bisa juga bilang pemerintah kontrol semua nggak akan mungkin," kata Hasbullah.

Baca Juga: Biarpun Prilly Latuconsina Sudah Legawa Terima Permintaan Maaf Andre Taulany, Seorang Pengacara Ngotot Perkarakan Sang Komedian ke Polisi: Ternyata Marga Ini Adalah Milik Kaum Ningrat

"Karena penyakit ini bukan kewenangan pemerintah," sambungnya.

Hasbullah memberi contoh bila yang dihadapi saat ini adalah perang melawan musuh secara fisik, maka pemerintah akan bisa menyelesaikannya sendiri.

"Tapi ini musuhnya yang pindahnya dari manusia ke manusia, pemerintah tidak akan mungkin dengan remote kontrol kendalikan manusia," jelasnya.

Menurut Hasbullah, yang menjadi masalah di Indonesia adalah perilaku masyarakat yang dinilai kurang memiliki kedisiplinan.

"Nah, problemnya kalau saya bandingkan dengan apa yang dilakukan di Taiwan, di Korea, di China, di Jepang, yang masyarakatnya punya disiplin kuat, di kita tidak punya," terang Hasbullah.

Hasbullah menyebutkan bahwa kondisi Indonesia saat ini sama dengan di Taiwan yang tidak menerapkan lockdown.

Baca Juga: Usaha Mantan Suaminya Sempat Diterpa Isu Bangkrut, Kini Maia Estianty Justru Makin Lengket dengan Pengusaha Tajir yang Bisnisnya Jalan Terus di Tengah Pandemi

Namun Taiwan memiliki alat yang dapat menghambat penyebaran Virus Corona di negaranya, yaitu kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum.

"Ada situasi yang menunjang mereka bisa mengendalikan karena ada disiplin masyarakatnya dan ada disiplin penegakan hukum," kata Hasbullah.

Baca Juga: Tak Mau Suaminya Berpaling Pada Perempuan Lain, Artis Cantik yang Bikin Pangling Ini Rela Lakoni Perubahan Drastis: Hapus Semua Tato di Tubuhnya

"Di kita dua-duanya ini lemah," pungkasnya.

Sebelumnya, Hasbullah menyinggung adanya perbedaan penanganan Virus Corona antara Indonesia, China dan Korea.

Ia menyoroti grafik tingkat penularan Korea dan China yang menanjak pada awal virus tersebut menyebar.

Namun grafik tersebut langsung mengalami penurunan setelah dua minggu.

Sementara itu, setelah dua bulan setengah Covid-19 muncul di Indonesia, grafik tingkat penularan masih saja menanjak.

Menurut Hasbullah, kebijakan di Indonesia dinilai kurang solid, karena berusaha mengakomodir berbagai macam aspek.

Ia menyebutkan kebijakan penanganan yang diambil pemerintah didasarkan pada keberagaman situasi yang terjadi di Indonesia.

"Sebuah kebijakan selalu saja kontroversial, makin banyak variasi yang dipertimbangkan, semakin kompleks peraturannya," tutur Hasbullah.

Ia lalu menyinggung kondisi penyebaran Virus Corona di Indonesia yang tak juga menurun setelah sekian bulan virus tersebut dilaporkan ada di Indonesia.

Baca Juga: Anies Baswedan Resmi Perpanjang PSBB Jakarta, Syukurlah Jokowi Restui Kondisi Pasar yang Ramai Kembali Menjelang Lebaran: Inilah Tatanan Kehidupan Masyarakat Indonesia yang Baru

"Kita amati di Indonesia, sejak Virus Corona mulai muncul diumumkan tanggal 2 Maret sampai sekarang ini udah 2 bulan setengah, grafiknya masih naik," ujar Hasbullah.

Jangka waktu tersebut dirasa relatif lama jika dibandingkan dengan waktu penurunan grafik penyebaran Virus Corona di China dan Korea.

"Kalau kita belajar dari China, dua minggu grafik naik tinggi, sudah gitu turun, begitu juga di Korea."

Hasbullah mengatakan bahwa alasan menurunnya grafik tersebut lantaran di China dan Korea, kebijakan yang diambil pemerintahannya sangat tegas.

"Kenapa? di sana keberagaman tidak banyak menjadi pertimbangan untuk kebijakan," imbuhnya.

Baca Juga: Hampir Seluruh Wilayah Indonesia Terkena Serangan Corona, Kabupaten Termuda Kaltim Malah Laporkan Tak Ada Kasus Covid-19: Rupanya Begini Kunci Rahasianya

Pemerintah di negara yang telah berhasil menurunkan grafik penularan tersebut memberlakukan pembatasan yang ketat meskipun mendapat protes dari berbagai pihak.

Menurut Hasbullah, keputusan tersebut tetap harus dijalani meskipun berat, sebagai bayaran awal agar virus cepat menghilang.

Baca Juga: Kerap Pamer Koleksi Foto Tubuh Sintalnya, Ibu 3 Anak yang Bikin Masyarakat Indonesia Jadi Kompak Akui Kerap Dapat Titipan dari Pesohor: Biasanya Mereka Gerilya Gitu

"Jadi pemerintahnya segera lockdown tegas, jalanin, walaupun diprotes, walaupun berat, itu adalah biaya yang harus dibayar di waktu awal," jelas Hasbullah.

"Banyak, berat, tetapi cepet ilang," imbuhnya lagi.

Ia kemudian menyebutkan mengenai kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia.

Hasbullah mengatakan bahwa pemerintah dari awal tidak berani tegas dalam mengambil keputusan karena takut adanya biaya besar yang harus dikorbankan.

"Kita dari awal takut biaya besar, biaya dalam artian bukan hanya uang, tetapi juga dampak ekonomi, dampak sosial," ujar Hasbullah.

Baca Juga: Sesumbar Mampu Sembuhkan Corona, Seorang Pemuka Agama Meninggal Lantaran Lakukan Tindakan Sepele Ini

Menurut Hasbullah, Indonesia terlalu banyak mempertimbangkan berbagai aspek sehingga kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak solid.

Ia mencontohkan adanya protes dari sejumlah pihak yang meminta diizinkan salat berjamaah, meminta pembatasan dilonggarkan dan bisnis tetap dapat berlangsung.

"Semua itu berusaha diakomodir, akibatnya kita tidak mempunyai kebijakan yang solid," tandasnya.

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Baca Lainnya

Latest