Jadi Prestasi di Awal Periode Kedua, Wabah Covid-19 Sukses Hancurkan Catatan Emas Jokowi Hingga Bikin Anak Buahnya Berseteru dengan Anies Baswedan

Baca Juga: Jarang Terekspos ke Publik, Sosok Ini Disebut Menjadi Sumber Kekuatan Mendiang Didi Kempot Sepanjang Karirnya: Rajin Wirid Demi Sang Maestro Sehat

Persoalan belum berhenti di situ. Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.

Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.

Baca Juga: Dokter RS Kasih Ibu Solo Diagnosis Didi Kempot Alami Henti Jantung Mendadak, Ternyata 10 Kebiasaan Buruk Ini Bisa Picu Gangguan Kesehatan Fatal Itu: Apa Saja?

Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk.

Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos. "Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.

Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos.

Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.

"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur. Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir.

Baca Juga: Muncul Kembali di Depan Rakyatnya, Lewat Foto Ini Kim Jong Un Benar-benar Buktikan Pemimpin Korea Utara Belum Meninggal Dunia. Begini Ciri-ciri dalam Gambar yang Tak Terbantahkan

Muhadjir menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih.

Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Menkeu Sri Mulyani: Wabah corona memutar balik kinerja pemerintah menekan kemiskinan.