Jadi Prestasi di Awal Periode Kedua, Wabah Covid-19 Sukses Hancurkan Catatan Emas Jokowi Hingga Bikin Anak Buahnya Berseteru dengan Anies Baswedan

Anies, sebut Muhadjir, saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.

Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.

Baca Juga: Bertolak Belakang dengan Pernyataan Sang Atasan, Menteri Jokowi Ini Lantang Bilang Begini Waktu Dicecar Wakil Rakyat: Mudik dan Pulang Kampung Itu Sama dan Sebangun

KOMPAS.com/Dian Erika

Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020)

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).

Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI. Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Baca Juga: Kembali Aktif Seusai Sembuh dari Covid-19, Anak Buah Jokowi Bikin Gebrakan di Tengah Pandemi Hingga Paksa Kepala Gugus Tugas Tegaskan Aturan Ini: Mudik Dilarang, Titik!

Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.

(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat mengenai revisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 di kantor Kemenko PMK, Senin (9/3/2020).

"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.