Lebih lanjut Sri Mulyani merinci, 10 juta keluarga penerima manfaat yang mendapatkan Program Keluarga Harapan meliputi 20 persen populasi masyarakat termiskin Indonesia.
Kemudian dengan adanya perogram Kartu Sembako yang digelontorkan kepada 20 juta kelompok penerima, maka cakupan bansos pemerintah meningkat menjadi 25 persen masyarakat termiskin.
Pemerintah pun telah memberikan bantuan berupa diskon dan subsidi pembayaran tarif listrik untuk pelanggan PLN 450 VA sebanyak 24 juta rumah tangga dan 900 VA untuk 7,2 juta rumah tangga, maka cakupan bansos pemerintah meningkat untuk 40 persen populasi masyarakat terbawah.
Selain itu, pemerintah juga menambahkan penerima Kartu Sembako dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos sebanyak 20 juta penduduk, maka cakupan bansos pemerintah meningkat menjadi lebih dari 40 persen.
"Dan menuju 50 persen karena masyarakat terbawah mendapat BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang semua disamakan disamakan Presiden nominalnya Rp 600.000," ujar Sri Mulyani.
"Kemudian mendekati 60 persen masyarakat kita dengan BLT dana desa," ujar Bendahara Negara itu.
Sementara dengan perluasan bansos melalui Program Kartu Prakerja, Sri Mulyani menilai bisa menyentuk desit 6 atau 7 dari penduduk Indonesia.
"Dan ini memang menimbulkan banyak sekali pembicaraan di medsos mengenai data, sasaran, eksekusi, koordinasi. Presiden terus rapat dengan kepala daerah untuk eksekusi. Banyak dari (program bansos) itu yang baru dieksekusi di awal April," ujar dia.
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengkritik langkah pemerintah dalam menangani kasus kelaparan yang dialami seorang warga Kota Serang, Banten, bernama Yuli.