Posisi Belva yang sempat menjadi “pejabat publik” dan keterlibatan Ruangguru di proyek pemerintah tersebut dinilai berbau konflik kepentingan.
Secara umum, program Kartu Prakerja adalah program subsidi dari pemerintah bagi kalangan pencari kerja ataupun korban PHK.
Setiap pemilik Kartu Prakerja akan mendapatkan total manfaat dana senilai Rp 3,55 juta.
Program ini akan menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Alhasil, total dana yang akan diguyur melalui subsidi Kartu Prakerja mencapai Rp 19,88 triliun.
Dari jumlah yang diterima oleh setiap pemilik Kartu Prakerja, sebanyak Rp 1 juta atau totalnya senilai Rp 5,6 triliun mengucur dalam bentuk subsidi pelatihan melalui “kelas online”.
Materi pelatihan itu tersedia di delapan mitra platform digital yang digandeng pemerintah, yakni Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu, dan MauBelajarApa.
Proses pelatihan via delapan mitra platform digital itulah yang belakangan dipersoalkan. Skema pelatihan ala Kartu Prakerja itu dinilai sebagai “subsidi terselubung” bagi start up tersebut.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung angkat suara. Dia menyatakan, keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja sudah sesuai aturan.
"Proses verifikasi mitra prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini," tandas Pramono melalui keterangan tertulis, Selasa (21/4/2020).
Namun, polemik keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja agaknya belum segera surut kendati Belva sudah mengundurkan diri.
Status start up ini yang dinilai merupakan perusahaan asing giliran dipersoalkan. Karena perusahaan asing, Ruangguru dinilai tak berhak mengelola pelatihan Kartu Prakerja program pemerintah.