Sumbatan tersebut, kata dia, bisa memicu luapan air saat terjadi hujan dengan intensitas lebat.
Ia pun menegaskan kepada pengembang proyek kereta cepat untuk selalu mengantisipasi dampak negatif dari pembangunan lintasan kereta.
"Saya berharap secepat mungkin harus dinormalisasi kali ini, jangan ada warga yang dirugikan," kata dia.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyinggung buruknya tata kelola pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang ikut menyumbang dampak banjir di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).
Ia menyebut salah satunya ialah proyek kereta cepat PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Ia menganggap material proyek tak ditata rapi sehingga mengganggu drainase atau jalan air menuju ke sungai.
Baca Juga: Maksud Hati Ingin Sampaikan Empati, Komedian Kondang Itu Malah Dilarang Lakukan Hal Ini Sewaktu Kunjungi Korban Banjir Jakarta "Yang [banjir] Jabodetabek, pembangunan infrastruktur yang terjadi itu ngawur semua. Saya sudah peringatkan sejak awal Desember. Kepada seluruh pengelola Jalan Tol, Kepala BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) dan semuanya saya bilang, ini ngawur, pasti menutup drainase. Nah, kalau menutup drainase, ini [banjir] akan parah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (2/1/2020). "Yang paling parah, yang paling jorok itu pekerjaan KCIC, yang kereta cepat. Coba lihat, waktu saya meninjau sebelum diresmikan, saya lihat itu, aduh ampun. Ini kalau hujan, bahaya. Benar kan," sambung dia.
Agus melanjutkan, akibatnya sejumlah daerah yang biasanya tak terdampak banjir kini kena imbas pula. "Jadi Bekasi dan lain sebagainya itu terkena imbas, bahkan Halim. Karena drainase jalan tidak ada, dan Halim itu ada seperti situ kecil itu, air sudah tidak bisa masuk ke situ karena tertutup oleh galian KCIC dan juga dari LRT yang belum selesai," sambung dia lagi. Perkara tersebut menurut Agus juga harus dipikirkan mengingat bulan ini baru memasuki musim hujan. Ia khawatir kondisi ini kian parah jika melihat program penanggulangan banjir seperti normalisasi sungai di Jakarta tak berjalan.
Mestinya, kata dia, pemerintah daerah dan pusat mampu lebih matang menyusun program dengan lebih baik, terlebih ada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memasok data.
Pemerintah, kata Agus, harus lebih giat mengurangi sebaran banjir, di antaranya dengan mempercepat normalisasi sungai, melakukan pengerukan sungai secara berkala, memastikan pompa air bekerja, dan menyiapkan tanggul-tanggul. Meski mengakui banjir tak akan sepenuhnya punah dari Jakarta, ia menyebut setidaknya dampak bah bisa ditekan.