Anak Buah Anies Baswedan Sudah Protes Soal Proyek Infrastruktur Ini Sejak Beberapa Bulan Lalu, Pembantu Jokowi yang Satu Itu Malah Bela Habis-habisan Kebijakan Sang Bos: Tak Ada Kaitannya dengan Banjir Jakarta

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Sabtu, 04 Januari 2020 | 15:42

Fotokita.net - Pada 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut genangan air di Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, adalah akibat tersumbatnya dua dari tiga saluran air oleh Proyek Light Rail Transit (LRT) dan proyek kabel fiber optik. Ia juga menuding air di Jalan MT Haryono, di terowongan atau underpass Cawang arah Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Timur, terhambat oleh beton proyek LRT. Untuk banjir awal tahun 2020, Anies sendiri enggan menyalahkan proyek infrastruktur.

Baca Juga: Anies Baswedan Bilang Normalisasi Sungai Tetap Bikin Banjir, Rupanya Masih Ada 2 Jalan Utama di Jakarta Barat yang Belum Bisa Dilintasi "Kalau curah hujan tidak ada kaitannya dengan bangunan, karena curah hujan datang dari atas toh?" kata dia di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (2/1/2020). Presiden Joko Widodo menyebut salah satu penyebab banjir di awal tahun baru 2020 ini karena kerusakan ekosistem dan ekologi, serta masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. "Karena ada yang disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada. Tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana. Banyak hal," kata Jokowi di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Wali Kota Jakarta Timur M Anwar meminta kontraktor proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk bertanggungjawab atas banjir yang melanda wilayah RW 12 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar.

"Karena saluran air yang tidak maksimal, saya berharap segera selesaikan pihak pelaksana besok. Saya minta segera mungkin menghadap ke saya merencanakan sebagaimana baiknya," kata Anwar saat meninjau wilayah RW 12 Cipinang Melayu, Ahad, 3 November 2019.

Saluran air di wilayah itu diketahui sengaja disumbat oleh kontraktor PT Wika. Sebab, selama ini menghalangi jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sehingga dilakukan relokasi saluran.

Akibatnya, rumah-rumah warga di RT 07, RT 08, RT 09 dan RT 11 terendam air hujan dengan ketinggian bervariasi antara 20-50 sentimeter pada Jumat, 1 November 2019.

Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (1/1/2020)

Menurut Anwar, pengembang tidak serius melakukan pengerjaan proyek lintasan transportasi kereta di wilayah setempat.

"Harapan saya ya boleh-boleh saja pengembang melakukan aktivitas sebaik mungkin, tapi dipikirkan warga saya, agar warga saya tidak terkena banjir," kata dia.

Anwar meminta agar saluran air warga menuju Kali Sunter segara dinormalisasi paling lambat Senin, 4 November 2019 karena banyak terdapat tumpukan tanah.

Sumbatan tersebut, kata dia, bisa memicu luapan air saat terjadi hujan dengan intensitas lebat.

Ia pun menegaskan kepada pengembang proyek kereta cepat untuk selalu mengantisipasi dampak negatif dari pembangunan lintasan kereta.

"Saya berharap secepat mungkin harus dinormalisasi kali ini, jangan ada warga yang dirugikan," kata dia.

Jokowi tinjau proyek sodetan Kali Ciliwung

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyinggung buruknya tata kelola pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang ikut menyumbang dampak banjir di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Ia menyebut salah satunya ialah proyek kereta cepat PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Ia menganggap material proyek tak ditata rapi sehingga mengganggu drainase atau jalan air menuju ke sungai.

Baca Juga: Maksud Hati Ingin Sampaikan Empati, Komedian Kondang Itu Malah Dilarang Lakukan Hal Ini Sewaktu Kunjungi Korban Banjir Jakarta "Yang [banjir] Jabodetabek, pembangunan infrastruktur yang terjadi itu ngawur semua. Saya sudah peringatkan sejak awal Desember. Kepada seluruh pengelola Jalan Tol, Kepala BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) dan semuanya saya bilang, ini ngawur, pasti menutup drainase. Nah, kalau menutup drainase, ini [banjir] akan parah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (2/1/2020). "Yang paling parah, yang paling jorok itu pekerjaan KCIC, yang kereta cepat. Coba lihat, waktu saya meninjau sebelum diresmikan, saya lihat itu, aduh ampun. Ini kalau hujan, bahaya. Benar kan," sambung dia.

Agus melanjutkan, akibatnya sejumlah daerah yang biasanya tak terdampak banjir kini kena imbas pula. "Jadi Bekasi dan lain sebagainya itu terkena imbas, bahkan Halim. Karena drainase jalan tidak ada, dan Halim itu ada seperti situ kecil itu, air sudah tidak bisa masuk ke situ karena tertutup oleh galian KCIC dan juga dari LRT yang belum selesai," sambung dia lagi. Perkara tersebut menurut Agus juga harus dipikirkan mengingat bulan ini baru memasuki musim hujan. Ia khawatir kondisi ini kian parah jika melihat program penanggulangan banjir seperti normalisasi sungai di Jakarta tak berjalan.

Mestinya, kata dia, pemerintah daerah dan pusat mampu lebih matang menyusun program dengan lebih baik, terlebih ada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memasok data.

Pemerintah, kata Agus, harus lebih giat mengurangi sebaran banjir, di antaranya dengan mempercepat normalisasi sungai, melakukan pengerukan sungai secara berkala, memastikan pompa air bekerja, dan menyiapkan tanggul-tanggul. Meski mengakui banjir tak akan sepenuhnya punah dari Jakarta, ia menyebut setidaknya dampak bah bisa ditekan.

Baca Juga: Biarpun Akui Kurang Pengalaman, Politikus Muda yang Bikin Anies Baswedan Geram Ini Bilang Punya 2 Kelebihan Tersembunyi "Untuk itu harus dilakukan pencegahan-pencegahannya, mengurangi, tidak menghilangkan. Banjir tidak mungkin hilang dari Jakarta. Karena land subsidence-nya [penurunan tanahnya] sudah sangat parah dan persoalan tata ruang sudah sangat ngaco. Tapi itu bisa dikurangi," ujar Agus. CNNIndonesia.com telah berusaha mengonfirmasi pihak KCIC terkait hal ini melalui sambungan telepon maupun WhatsApp, namun belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal keberanian saat ditanya terkait progres normalisasi Sungai Ciliwung.

Saat ini progres normalisasi Sungai Ciliwung masih terkendala pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Nah itu tadi harus ada keberanian juga kalau enggak mau ada pergeseran, ya banjir seperti ini. Kan dulu enggak ada itu, sekarang ada jadi sempit. Air susah ngalir, ya ngeluap. Itu kan logika," kata Luhut di Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Sementara terkait dengan silang pendapat antara Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Luhut meminta agar tidak perlu diperlebar masalahnya.

"Ya jangan dibesarin lah. Pak Basuki dan Pak Gubernur (Anies Baswedan) sudah sepakat. Jangan pikir negatif," kata dia.

Meski begitu ia menilai, pembebasan lahan memang harus segera dilakukan agar pembangunan sudetan di Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) bisa berjalan.

Sebab sudetan diyakini akan mengalihkan aliran air dari Sungai Ciliwung ke BKT sehingga banjir di Jakarta bisa dihindari.

Tetapi di sisi lain, Luhut juga setuju dengan Anies. Ia menilai pembenahan di hulu Sungai Ciliwing, di daerah Bogor, perlu dilakukan.

"Bagaimana pun juga hulu memang harus diperbaiki juga. Cuma air itu kan lewat kalau di tengah terhambat mana bisa lewat maka harus dibersihkan. Lalu sudetan itu juga harus dibebaskan lahannya yang 600 meter biar jalan," ucapnya.

Air Kali Ciliwung di Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Kamis (2/1/2020) meluap hingga ke Jalan, puluhan kendaraan mogok massal.

Sementara terkait banjir di kawasan Bandara Halim Perdanakusuma, Luhut menampik hal tersebut ada kaitanya dengan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. (Tempo.co/CNN Indonesia/Kompas.com

1 2 3 4 Show All