"Jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin, diekspor, juga enggak benar," kata Jokowi.
Namun, Jokowi juga menilai, pemerintah tidak bisa hanya melarang ekspor benih lobster. Sebab, banyak nelayan tergantung dengan ekspor benih lobster ini. "Keseimbangan itu paling penting, bukan hanya bilang jangan (ekspor)," kata dia.
Oleh karena itu, menurut Jokowi, pemerintah bersama para pakar masih mengkaji aturan terkait ekspor benih lobster ini.
Jokowi yakin akan mendapatkan formula terbaik dari kajian tersebut. "Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan, agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara awur-awuran, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," ujarnya.
Sebagai penggagas aturan yang melarang ekspor baby lobster, eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebelumnya menyatakan keberatan jika akhirnya ekspor dibuka kembali.
Saat masih menjabat Menteri KKP, kala itu Susi mengaku khawatir besarnya ekspor benih lobster ke Vietnam akan membuat kerusakan ekologi.
Tingginya permintaan benih lobster dari Vietnam membuat benih lobster dieksploitasi lewat penangkapan besar-besaran.
Padahal, kata Susi, jika benih lobster atau benur dibiarkan hidup di laut bebas, bisa bernilai sangat tinggi saat lobster dewasa ditangkap nelayan pada masa mendatang.
Pasca-kritikan Susi, Edhy Prabowo menegaskan bahwa pihaknya baru mengkaji soal wacana membuka ekspor benih lobster. (Kompas.com)