Tenggelam Gara-gara Kasus Penyelundupan Onderdil Harley oleh Dirut Garuda, Persoalan Anggaran DKI Kembali Panas: Partai Jadul Semprot Politikus Milenial Ini

Fotokita.net - Beberapa hari belakangan ini, warganet dan media massa ramai-ramai membincangkan kasus penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara.

Kini karier Ari Askhara di Garuda Indonesia terpaksa berhenti sejak tindakan dugaan penyelundupan yang ia lakukan.

"Dengan itu, saya akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses ini kami, karena Garuda adalah perusahaan publik, akan ada prosedur lainnya," kata Erick Thohir dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca Juga: Heboh Soal Anggaran Pembelian Lem Aibon, Ternyata Alat Perekat yang Sudah Nempel Diingatan Kita Ini Juga Sering Disalahgunakan Sejak Dulu. Begini Penjelasannya

Gara-gara kasus penyelundupan yang membuat berang 2 menteri Jokowi itu, persoalan anggaran DKI Jakarta seperti tertutupi.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali kena semprot anggota DPRD DKI Jakarta gara-gara bicara anggaran yang dianggap bermasalah dalam RAPBD 2020 DKI Jakarta.

Setelah William Aditya Sarana divonis bersalah karena mengumbar anggaran lem Aibon sebesar Rp 82 miliar, kali ini giliran Anthony Winza Probowo yang disemprot politikus PDI-P Cinta Mega karena bicara anggaran pengadaan komputer Rp 128,9 miliar.

Padahal, pembahasan soal anggaran itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi C. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menangkap ada kecemburuan PDI-P sebagai salah satu partai tua di DPRD DKI Jakarta atas langkah PSI.

Langkah PSI yang memainkan isu anggaran gendut cukup menuai simpati publik terhadap partai berlambang mawar itu. Sebaliknya, menimbulkan antipati pada DPRD.

"Ada kesan bahwa PSI memang ingin dipojokkan dan dianggap bahwa, citra buruk DPRD DKI Jakarta dalam proses pembahasan anggaran itu karena PSI ini," jelas Lucius kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2019).

"Ini solidaritas fraksi-fraksi lain juga, karena urusan transparansi dan akuntabilitas anggaran ini, PSI saja yang mendapat kredit," lanjut dia.