Dicopot dari Pangkostrad Karena Kerahkan Pasukan ke Istana Presiden, Apakah Prabowo Akan Ambil Keuntungan Ini Sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Baru Jokowi?

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Minggu, 27 Oktober 2019 | 18:19

Fotokita.net - Setelah menjadi polemik di mata publik, Presiden Joko Widodo mengungkap alasan mengapa memilih rivalnya di pilpres 2014 dan 2019, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Kita ini pengin membangun sebuah demokrasi gotong royong," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Jokowi menjelaskan, di Indonesia tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lain. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong royong.

Presiden Joko Widodo memang diketahui telah menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024. Penunjukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan diumumkan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Padahal jika dilihat dari rekam jejaknya, Prabowo merupakan rival Presiden Jokowi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan 2019. Lantas mengapa dia mau menjadi 'bawahannya'.

Tampaknya, tawaran yang diberikan Presiden Jokowi kepada Prabowo tidak sembarangan.

Prabowo Subianto ditemani sang anak saat pelantikan jadi menteri

Ada satu cerita menarik ketika BJ Habibie menjabat sebagai Presiden RI. Habibie punya kenangan tersendiri tentang Prabowo Subianto.

BJ Habibie membuat keputusan besar dengan mencopot Letjen Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrad pada 23 Mei 1998, sehari setelah dilantik menjadi Presiden RI.

Keputusan besar itu diambil Habibie setelah mendengar laporan Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengenai pergerakan pasukan Kostrad secara besar-besaran dari luar kota menuju Jakarta.

Selain itu, sebagian di antara pasukan itu disebut telah "mengepung" kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Kepresidenan.

Prabowo Subianto dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus)

Setelah mencopot dari jabatan Pangkostrad, Prabowo memang ditempatkan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI.

Namun, Prabowo menanyakan alasan pencopotan itu.

Ketika itu Habibie pun menjawab bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, yaitu kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Merdeka.

Prabowo pun memberikan penjelasan. "Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden," ujar Prabowo.

Setelah itu, Habibie menyanggah. Dia menyebut bahwa mengamankan presiden bukan tugas Pangkostrad, melainkan Pasukan Pengamanan Presiden.

Lagipula, gerakan Pangkostrad dilakukan tanpa sepengetahuan Panglima ABRI.

"Presiden apa Anda? Anda naif!" jawab Prabowo saat itu.

"Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang memprihatinkan," balas Habibie.

Melihat respons Habibie yang tetap keras, Prabowo kemudian meminta tetap diizinkan memegang Kostrad.

"Atas nama ayah saya Profesor Soemitro Djojohadikusumo dan ayah mertua saya Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad," ujar Prabowo.

Soemitro dan Soeharto memang dua nama yang selama ini dihormati oleh Habibie.

Foto keluarga Prabowo Subianto: Kuala Lumpur tahun 1963, Margono Djojohadikusumo (duduk kanan) Prabo

Namun, Habibie tetap menolak. "Berikan saya tiga minggu atau tiga hari saja untuk masih dapat menguasai pasukan saya," ucap Prabowo.

Habibie tetap menolak. "Tidak! Sebelum matahari terbenam semua pasukan sudah harus diserahkan kepada Pangkostrad baru! Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja," ujar Habibie.

Prabowo menolak tawaran duta besar. "Yang saya kehendaki adalah pasukan saya." "Ini tidak mungkin, Prabowo," ujar Habibie.

Tak lama kemudian, penasihat militer presiden, Letjen Sintong Panjaitan, masuk ke ruangan.

Sintong meminta Prabowo untuk meninggalkan ruangan, sebab Habibie masih memiliki agenda lain, yaitu bertemu Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.

Sebelum pergi, Prabowo minta agar Presiden Habibie bersedia menjadi perantara agar dia dapat berbicara dengan Pangab Wiranto.

Habibie kemudian meminta ajudan, namun Wiranto tak dapat dihubungi. Untuk kedua kalinya, pintu dibuka.

Sintong pun meminta Prabowo meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, Prabowo pun pergi.

"Saya masih sempat memeluk Prabowo dan menyampaikan salam hormat saya untuk ayah kandung dan ayah mertua Prabowo," tulis Habibie.

Tanggapan Prabowo Dalam wawancara kepada Majalah Panji pada 27 Oktober 1999, Prabowo mengungkap alasannya bertemu Habibie.

"Saya datang ke Habibie karena sebelumnya dia selalu berkata, 'Bowo, kalau ada keragu-raguan, jangan segan-segan menemui saya'," tutur Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengaku ingin menanyakan alasan pergantian itu. Saat itu, Habibie meminta Prabowo untuk mengikuti pergantian tersebut.

"Habibie bilang turuti saja perintah atasan. 'Ini kemauan ayah mertua kamu juga'. Jadi, Pak Harto memang minta saya diganti," tutur Prabowo.

Tidak hanya itu, Prabowo bahkan membantah tudingan yang menyebut dia ingin melakukan kudeta.

Menurut dia, tidak ada alasan untuk melakukan kudeta.

"Inkonstitusional, tidak demokratis, dan lebih berat lagi, secara psikologis saya ini kan terkait dengan keluarga Pak Harto. Kalau Pak Harto sudah menyerahkan ke Habibie, masak saya mau kudeta?" ujar Prabowo.

"Anda tahu paman saya gugur sebagai pahlawan muda. Kakek saya pejuang. Moyang saya, selalu berjuang melawan penjajah kolonial Belanda. Bagaimana mungkin saya menodai garis keturunan yang begitu saya banggakan, dengan berpikir mengambil alih kekuasaan secara inkonstitusional," lanjutnya.

Setelah memutuskan pencopotan Prabowo yang digantikan sementara oleh Letjen Johny Lumintang, Habibie mendapat laporan bahwa Prabowo ingin bertemu.

Habibie mengaku menyimpan kekhawatiran saat menantu presiden kedua RI Soeharto itu ingin bertemu.

Angkuhnya Gaya Sedekap Bos IMF Kepada Soeharto Kala Memberi Dana Bantuan Ke Indonesia Tahun 1998

"Bagaimana sikap dan tanggapan Pak Harto mengenai kebijakan saya menghentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrad? Apakah Beliau tersinggung dan menugaskan menantunya untuk bertemu saya," tulis Habibie dalam buku Detik-detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006). Hal lain yang mengganggu pikiran Habibie adalah jika Prabowo membawa senjata.

Menurut peraturan, siapa pun yang menghadap Presiden memang tidak diizinkan membawa senjata.

"Tentunya itu berlaku untuk Panglima Kostrad. Namun bagaimana halnya dengan menantu Pak Harto? Apakah Prabowo juga akan diperiksa? Apakah pengawal itu berani?" tulis Habibie.

Krisis sosial yang berujung pada reformasi 1998

Habibie juga berpikir, bisa saja dia menolak Prabowo. Namun, Prabowo tetap dianggap perlu didengar pendapatnya.

Sebab, dialog dianggap Habibie sebagai proses untuk saling mengerti dan memahami.

Pertemuan pun dilakukan pada 23 Mei 1998. Habibie mengungkap bahwa obrolan mereka dilakukan dalam bahasa Inggris, sebagaimana biasa ketika mereka bertemu.

Dialog itu pun berlangung cukup panas. "Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad," demikian ucapan Prabowo, seperti yang diungkap Habibie.

Habibie pun menjawab bahwa dia tidak memecat Prabowo, melainkan mengganti jabatannya.

Kini, Prabowo telah mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju

Perlu Anda ketahui, jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) ternyata bergitu spesial, bersama dengan Menteri dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Luar Negeri (Menlu).

Ketiga menteri ini bisa menjalankan dan menggantikan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden.

Hal itu tertuang dalam UUD 1945 merujuk pada Pasal 8.

Ayat (1) yang disebutkan bahwa Presiden yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak bisa melakukan kewajibannya akan digantikan Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Namun, setelah itu MPR harus memilih Wakil Presiden selambat-lambatnya 60 hari.

Kemudian ayat (2) yang mengatur tentang pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong oleh MPR dengan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, terkait erat dengan ketentuan Pasal 6A.

Dua calon Wakil Presiden yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong diajukan oleh Presiden sebagai konsekuensi logis dari ketentuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan.

Sehingga jika terjadi kekosongan Wakil Presiden yang menjadi pasangan Presiden, Presiden diberi hak oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengajukan dua calon Wakil Presiden ke MPR.

Kemudian mengenai Mendagri, Menlu dan Menhan tertuang dalam pasal 8 Ayat 3

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Meski demikian, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tetap di tangan MPR, dengan tidak menghilangkan esensi pemilihan langsung.

Maka MPR tidak boleh memilih Presiden dan Wakil Presiden di luar hasil pemilu sebelumnya.

Yaitu pasangan calon presiden dan calon Wakil Presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan parti politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilu tersebut.

1 2 3 ... 7 Show All