Dianggap Pendobrak Politik Indonesia, Apa Alasan Anak dan Menantu Jokowi Tergoda Calonkan Diri Jadi Kepala Daerah?

Gibran telah resmi mendaftar sebagai kader PDI Perjuangan. Mengantongi kartu tanda anggota PDI Perjuangan merupakan syarat untuk maju menjadi calon wali kota Solo.

Sebenarnya Gibran tidak masuk dalam radar calon wali kota dan wakilnya dari PDI Perjuangan untuk Pilkada 2020 mendatang. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku sudah punya calon-calon di luar Gibran.

"Kita sudah punya calon sendiri dari PDI Perjuangan. Cuma itu last minute, nanti yang mau dideklarasikan oleh teman-teman PDIP," kata FX Hadi seperti dilaporkan wartawan Fajar Sodiq untuk BBC Indonesia.

Namun, nama-nama calon ini pada akhirnya akan dipilih Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, semua tergantung ketua umum, rekomendasi-nya. Misalnya saya daftar, kalau saya tidak dapat rekomendasi ya ndak jadi. Gitu aja," lanjut FX Hadi.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Arief Wibowo mengaku belum ada rekomendasi dari ketua umum untuk Gibran untuk melaju ke kursi satu Solo.

"Masih panjang jalannya. Kita tidak mau gegabah dalam rekomendasi ini," katanya melalui sambungan telepon, Selasa (08/10).

Baca Juga: Jokowi Dinilai Enggan Dengarkan Emosi Publik Soal UU KPK, Gelombang Mahasiswa Berdatangan Menuju Senayan. Akankah Tuntutan Mereka Dikabulkan Seperti Aksi 1998?

Instagram @dierabachir

Potret keluarga Gibran Rakabuming Raka bersama Selvi Ananda dan Jan Ethes

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan semestinya untuk mendapat posisi kepala daerah atau setingkatnya, seseorang melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang demokratis di internal partai politik.

Tapi, lanjut Titi, hal ini tidak berlaku ketika pemimpin keluarga memperoleh kekuasaan politik karena kerabatnya mendapat 'tiket emas' untuk maju menjadi kepala daerah atau anggota parlemen daerah.

Adapun orang-orang yang telah melalui proses pengkaderan dengan baik, akan dilangkahi.