Fotokita.net - Setelah mendapat kritik tajam dari warganet, aktivis lingkungan dan media massa, Presiden Joko Widodo mulai turun ke lapangan untuk menyaksikan secara langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Kabut asap yang sudah membahayakan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan itu membutuhkan penanganan cepat serta koordinasi lapangan yang mumpuni. Terlebih lagi, kabut asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan itu sudah mengganggu aktivitas dan kesehatan warga negara tetangga, Malaysia dan Singapura.
Pada Selasa (17/9/2019), Presiden Joko Widodo bersama dengan segenap elemen terkait meninjau langsung sejumlah titik untuk memastikan penanganan maksimal berjalan sebagaimana mestinya.
"Segala usaha sudah dilakukan. Yang di darat (pemadaman) sudah semuanya, tambahan pasukan kemarin sudah saya perintahkan juga. Kemarin datang totalnya 5.600 (pasukan)," ujar Presiden di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Selasa (17/9/2019), seperti dikutip siaran pers resmi.
Jokowi menyebut pemerintah juga terus melakukan water bombing di lokasi karhutla. Setidaknya, sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk melakukan pemadaman tersebut.
Adapun sebelum bertolak menuju lokasi pertama yang akan ditinjau, Kepala Negara juga sempat melihat kesiapan operasional pesawat penyemai yang hari ini akan membuat hujan buatan di sekitar lokasi kebakaran.
"Ini mau berangkat (pesawat penyemai) hujan buatan. Hari Jumat lalu juga sudah kita perintahkan, sudah diterbangkan dan alhamdulillah saat itu di Indragiri Hilir juga hujan turun. Ini sekarang kita lakukan lagi menabur garam," kata Presiden.
"Karena awannya ada kita berdoa semoga nanti juga jadi hujan, insyaallah di hari ini," imbuhnya.
Meski upaya maksimal telah dilakukan untuk memadamkan api yang terlanjur membesar dan meluas, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa langkah terbaik ialah dengan melakukan pencegahan agar titik api tidak semakin membesar.
"Segala upaya kita lakukan. Tetapi memang yang paling benar itu adalah pencegahan sebelum kejadian. Ini api satu (terdeteksi) langsung padamkan, satu padam. Itu yang benar," tuturnya.
Kepala Negara sekaligus mengimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan pembakaran lahan gambut maupun hutan yang dapat menyebabkan bencana kebakaran hutan dan lahan semakin meluas.
Terkait hal itu, Presiden sudah menginstruksikan diambilnya tindakan tegas bagi para pelaku pembakaran baik dari kalangan korporasi maupun individu.
"Upaya hukum sudah kita lakukan. Baik yang perorangan baik korporasi semuanya sudah ada tindakan tegas ke sana," ujarnya.
Presiden Joko Widodo mengatakan, harusnya setiap musim kemarau pemerintah pusat hingga daerah bisa mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Namun, untuk tahun ini Kepala Negara mengakui ada kelalaian sehingga kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap pekat terjadi di berbagai titik.
"Setiap tahun sebetulnya sudah tidak perlu lagi rapat seperti ini, otomatis menjelang musim kemarau itu semunya harus sudah siap. Sebetulnya itu saja, tetapi ini kita lalai lagi sehingga asapnya jadi membesar," kata Jokowi saat memimpin rapat di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).
Jokowi mengaku sudah mengingatkan jajarannya terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan saat rapat di Istana pada 15 Juli. Namun, ia menyesalkan pencegahan itu tidak berjalan baik sehingga kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi.
"Pencegahan dalam penanganan dalam karhutla adalah mutlak dilakukan, karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan," ucap Jokowi.
Padahal, Jokowi menyebut gubernur sudah memiliki perangkat hingga ke tingkat desa. Begitu juga Pangdam dan Kapolda.
Belum lagi jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kita memiliki semuanya tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik, kalau infra ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah ketahuan sebelum sampai jadi ratusan titik api," ucap Jokowi.
Hadir dalam rapat ini Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Kepala BNPB Donny Monardo. Turut hadir juga gubernur, bupati, wali kota, pangdam, dan kapolda setempat. (Ihsanuddin/Kompas.com)