:blur(7):quality(50)/photo/2024/02/27/majalah-bobo-edisi-terbatas-ke-3-20240227030128.jpg)
Dalam penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) misalnya, kawasan tambang di Jawa Timur selama 2012-2016 meningkat dari 80 ribu menjadi 151 ribu hektare. Mayoritas lahan tambang baru itu disinyalir berada di kawasan hutan.
Direktur Walhi Jawa Timur, Rere Christanto, mengklaim alih fungsi lahan di Kota Batu selama 2001-2015 juga membabat setengah sumber mata air wilayah tersebut. Tahun 2015, kata Rere, tersisa 51 mata air di Batu.
"Saat tidak ada hujan lebih 100 hari di Jawa Timur, neraca air minus. Tapi itu diperburuk kebijakan yang justru mengurangi kawasan resapan air."
"Ada penjelasan ilmiah yang bisa menghubungkan bahwa berkurangnya neraca air di Jawa terjadi seiring berkurangnya kawasan ekologis resapan air," kata Rere.
Apa siasat pemerintah?
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyatakan potensi krisis air terjadi akibat peran masyarakat dalam silang sengkarut keterbatasan sumber air dan distribusi air bersih yang tidak merata.
Menurut Bambang, karena tidak terlayani air leding PDAM, sebagian penduduk Jawa mengambil air tanah lewat sumur bor.
"Selain merusak air tanah, itu juga mengurangi ketersediaan air karena pengambilan yang tidak terkendali," ujarnya saat ditemui wartawan BBC News Indonesia, Mohamad Susilo, di London, Juni lalu.
Bambang berkata, untuk mencegah pengambilan air tanah, pemerintah tengah membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) baru di Surabaya dan Semarang. Targetnya, tahun 2024 ada 10 juta rumah tangga baru yang tersambung air leding PDAM.
Tak hanya itu, meski tidak mudah, Bambang menyebut beban Jawa perlu dikurangi agar pulau ini tidak benar-benar kehabisan air bersih tahun 2040.
Potensi krisis air di Jawa ini pula yang mendorong Bambang, melalui Bappenas, mewacanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke suatu kota di Kalimantan Timur.
