Demo Tolak BBM Naik di Patung Kuda Ricuh, Gubernur Ini Nongkrong Bareng Mahasiswa Pengunjuk Rasa, Foto Sosoknya Diviralkan

Massa yang terdiri atas mahasiswa dan buruh itu membubarkan diri pada pukul 20.00 WIB. Massa membubarkan diri ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan sembari menyalakan flare dan bernyanyi lagu 'Buruh Tani'.

Terlihat para petugas kepolisian memadamkan beberapa titik api yang dibuat massa sebelum membubarkan diri. Massa diketahui membakar barrier cone hingga ban.

Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan demo berakhir kondusif. "Massa sekarang sudah membubarkan diri. Kegiatan hari ini berjalan lancar artinya kegiatan menyampaikan pendapat ini menunjukkan kita negara demokrasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan yang menghubunginya pada Selasa (13/9/2022).

Zulpan menyebutkan, tidak ada tindakan represif yang dilakukan pihaknya dalam proses pengamanan demo. Aparat kepolisian tetap melakukan pendekatan persuasif kepada para peserta aksi.

Kata Zulpan, tidak ada polisi yang terluka. Massa aksi pun tidak ada yang diamankan dari jalannya demo hari ini.

"Nggak ada. Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar berjalan dengan baik walaupun massa tadi sempat melewati ketentuan dari waktu demo. Kita tetap mengawal dengan persuasif dan penuh kasih sayang. Situasi saat ini telah kondusif," terang Zulpan.

Baca Juga: Sandera Mobil Dinas Wali Kota Cilegon, Massa Demo BBM Tanpa Sengaja Ungkap Fakta Mengejutkan, Foto Aksinya Viral

Berita Terbit

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah nongkrong bareng mahasiswa pengunjuk rasa. Demo BBM naik di Patung Kuda malah ricuh.

Sementara demo tolak harga BBM naik di Patung Kuda ricuh, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama 19 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu turun ke jalan menemui ribuan massa aksi pada Selasa (13/9/22).

Ribuan massa aksi terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan seperti HMI, PMII, GMKI, BEM, PMKRI.

Sembari nongkrong bareng, Gubernur Bengkulu kemudian berdiskusi dengan massa aksi. Dia menerima dan menampung seluruh aspirasi massa. Hanya saja seluruh keputusan tak dapat diambil secara sepihak melainkan berada di tangan pemerintah pusat.

“Kami memahami betul keinginan adik-adik. Namun untuk membatalkan kebijakan ini, kami pemerintah daerah hanya bisa menampung dan aspirasi yang masuk hanya bisa kami sampaikan ke pemerintah pusat,” terang Rohidin.