Pantas Bupati Bogor Ade Yasin Masuk Bui, Ternyata Anak Buahnya Nekat Bikin Aturan Kontroversial, Foto Wajahnya Jadi Sorotan

Bupati Bogor Ade Yasin menyalahkan anak buahnya usai ditangkap KPK. Ternyata anak buah Ade Yasin nekat bikin aturan kontroversial.

Selanjutnya pihak Kontraktor tersebut menghadap Sekdis PUPR Maulana Adam, dengan harapan karena hal itu atas saran dari Kadis PUPR, berarti dirinya akan mendapatkan pekerjaan proyek PL yang hanya untuk menyambung hidup, bukan untuk menjadi kaya raya.

Lalu di kontraktor tersebut, dengan lemas mendengar pernyataan dari Sekdis PUPR yang menjelaskan, bahwa terkait dengan proyek PL, jika ingin mendapatkannya harus terlebih dahulum mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Bupati Bogor Ade Yasin.

Akibat adanya penjlasan dari kontraktor tersebut, pihak Wartawan berusaha untuk konfirmasi baik itu kepada Kadis maupun Sekdis PUPR Kab Bogor, pihak Satpam yang merupakan Garda terdepan selalu meengatakan bahwa kedua pejabat tersebut sedang keluar. Atau dengan alasan covid yaitu Work Farom Home (WFH), jawab yang piket disana,

Akhirnya sejumlah LSM dan Kontraktor Kab Bogor menanggapinya juga, dengan mengatakan, sebaiknya Kadis maupun Sekdis janganlah sikapnya lebay alias berlebihan, dengan mengkambinghitamkan Bupati Bogor.

Hal itu tidak bagus, nanti dimata publik posisi daripada Bupati Bogor jadi jelek.”Kalau kedua pejabat tersebut mau menolak dengan tidak mau ngasih proyek PL tersebut, ya tolak saja dengan baik, tampa menjual-jual nama Bupati Bogor” ucap kontrantor tersebut

Lanjutnya, bahwa Bupati Bogor tidak mungkinlah mau mengurusi masalah proyek PL yang recehan itu. Masalahnya termasuk pejabat-pejabat Kabid dan Seksi di Dinas PUPR Kabupaten Bogor jangan selalu bersikap lebay dengan mrnghadang pihak kontraktor ekonomi lemah yang tidak mampu Ijon, termasuk LSM dan wartawan, selalu dihadapkan dengan pegamanan internal PUPR (satpam).

Sebab, satpam itu selalu dipaksa berbohong setiap harinya, dengan mengatakan kalau ada yang mau ketemu, maka jawabannya selalu dengan alasan WFH, atau tugas luar, tapi kalau kontraktor yang Tajir langsung naik tampa ada hambatan, maka hal itu sudah berlangsung lama.

Sementara itu pula beredar informasi dikalangan kontraktor mengatakan, bahwa pengusaha yang diakomodir oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor saat ini untuk mendapatkan proyek PL kebanyakan dari pengusaha Jakarta. Jadi tidak ada lagi gunanya otonomi daerah untuk, untuk mensejahterakan waarga masyarakat setempat, ujar kontraktor tersebut.

(*)